MAMUJU TENGAH — Kepala Bidang P2PKL DKPPKB Sulbar dr. Muhammad Ihwan mengoordinasikan kegiatan bersama Program Surveilans dan Kesehatan Lingkungan. Tim menilai kesiapan dapur SPPG dari sisi bangunan, fasilitas, hingga penerapan higiene penjamah pangan.
Data yang dihimpun mencatat 17 dari 18 SPPG di Mamuju Tengah atau 94,4 persen sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dari 766 penjamah pangan, 536 orang telah mengikuti pelatihan, melampaui syarat minimal 50 persen per SPPG.
Pengawasan mencakup kondisi bangunan dan fasilitas dapur, ketersediaan air bersih, sanitasi peralatan, kebersihan lingkungan, serta pengelolaan limbah. Petugas juga menelusuri seluruh tahapan pengolahan, dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pemasakan, penyajian, pengemasan, sampai distribusi.
Pengendalian suhu dan waktu pengolahan menjadi perhatian tersendiri. Tujuannya mencegah pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit bawaan pangan yang sering luput saat dapur beroperasi dalam jumlah besar.
Dari aspek surveilans, petugas didorong meningkatkan kemampuan mengenali gejala, mencatat dan melaporkan kasus, serta mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan antar kasus dengan konsumsi makanan yang sama. Jika ditemukan indikasi KLB, koordinasi dan penyelidikan epidemiologi langsung dilakukan.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menegaskan keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat.
"Keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dari terjaminnya keamanan pangan dan terpenuhinya standar higiene sanitasi dalam setiap proses penyelenggaraan makanan," kata Nursyamsi.
Ia meminta pengelola SPPG menerapkan standar operasional prosedur keamanan pangan secara konsisten. Kedisiplinan penjamah pangan, kelayakan sarana sanitasi, dan pengawasan rutin proses pengolahan hingga distribusi menjadi poin yang ditekankan.
Nursyamsi menyoroti pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, puskesmas, pengelola SPPG, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi itu dinilai perlu untuk membangun sistem pencegahan dan respons cepat terhadap potensi keracunan pangan.
Langkah DKPPKB Sulbar merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung pelaksanaan Program MBG yang aman, sehat, dan berkualitas. Makanan bergizi, menurut Nursyamsi, harus disertai jaminan keamanan, memenuhi standar higiene sanitasi, dan bebas dari potensi kontaminasi yang membahayakan kesehatan.
Catatan redaksi: naskah sumber menyebut 18 SPPG beroperasi sekaligus menyatakan tujuh SPPG di Sulawesi Barat, termasuk di Mamuju Tengah, sedang disuspend. Status dan jumlah SPPG aktif di Mamuju Tengah masih perlu dikonfirmasi.