SULAWESI BARAT — Pemerintah memastikan program Perlindungan Sosial Digital diluncurkan pada 10 November 2026, dengan skema bantuan sosial berubah dari subsidi produk menjadi transfer tunai langsung ke penerima. Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga sudah terdaftar hingga 20 Oktober 2026, tersebar di 514 kabupaten/kota.
Kepastian jadwal peluncuran itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (20/10/2026). Menurut Luhut, Presiden sendiri yang akan me-launching program tersebut.
"Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November," tegas Luhut.
Perubahan paling mendasar ada pada mekanisme penyaluran. Pemerintah akan mengalihkan bantuan dari yang selama ini menempel pada produk menjadi uang tunai yang diterima langsung oleh penerima manfaat.
Luhut menilai skema transfer tunai lebih menjamin keadilan, karena bantuan diarahkan kepada warga yang benar-benar berhak, bukan kepada komoditas atau barang tertentu.
"Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak atau yang berhak untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," ucap Luhut.
Anggota DEN Firman Hidayat menambahkan, uji coba digitalisasi Perlinsos telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, yakni 514 kabupaten/kota. Per 20 Oktober 2026, jumlah keluarga yang terdaftar mencapai 11,5 juta kepala keluarga.
Pendaftaran tidak berjalan sendirian. Ratusan ribu agen Perlinsos dikerahkan untuk membantu masyarakat mengakses program, terutama warga yang belum terbiasa dengan layanan digital.
Bagi rumah tangga penerima, perubahan ini berarti bantuan datang dalam bentuk uang yang bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan masing-masing, bukan lagi berupa paket barang atau potongan harga komoditas tertentu. Pola ini juga memindahkan keputusan belanja dari pemerintah ke penerima manfaat.
Konsekuensinya, kualitas data penerima menjadi penentu utama. Kesalahan pemadanan data berpotensi membuat bantuan salah sasaran, sementara warga yang sah namun belum terdaftar berisiko tertinggal. Karena itu, proses pendaftaran dan verifikasi menjadi tahap yang perlu diawasi ketat menjelang peluncuran.
Dengan peluncuran yang dijadwalkan 10 November 2026, pemerintah memiliki waktu sekitar tiga pekan untuk merampungkan kesiapan sistem, sinkronisasi data penerima, dan kesiapan jaringan agen di daerah. Uji coba yang sudah mencakup seluruh kabupaten/kota menjadi modal awal, meski skala penerapan penuh akan jauh lebih besar.
Sejauh ini belum ada rincian besaran nominal transfer per keluarga maupun kriteria final penerima yang dipublikasikan. Yang tersedia baru angka pendaftaran dan cakupan wilayah. Rincian teknis itu dinantikan pelaku usaha, khususnya pedagang kebutuhan pokok di daerah, karena transfer tunai berpotensi mengubah pola belanja rumah tangga penerima begitu program berjalan.