MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyatakan pendampingan Ombudsman menjadi bagian dari komitmen memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan. Pihaknya berharap kehadiran unsur pengawasan mendukung kepercayaan peserta terhadap seluruh tahapan seleksi.
Surat pemberitahuan sekaligus permohonan pendampingan disampaikan ke Kantor Ombudsman Sulawesi Barat. Surat diterima Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Amrullah.
Dalam penyampaian surat, Kanwil Kemenkum Sulbar mengungkapkan rencana pelaksanaan SKD pada Rabu 23 September 2026 di UPT BKN Mamuju. Seleksi dimulai pukul 13.00 WITA sampai selesai.
Pihak Ombudsman menerima permohonan tersebut. Mereka menyampaikan akan mengupayakan kehadiran pada pelaksanaan SKD sesuai kewenangannya.
"Koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan. Kehadiran unsur pengawasan diharapkan turut mendukung kepercayaan peserta terhadap seluruh tahapan seleksi," ujar Saefur.
Saefur menambahkan, koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam membangun proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh tahapan perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk dukungan pengawasan.
"Seluruh tahapan perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk dukungan pengawasan. Dengan koordinasi yang dilakukan sejak awal, pelaksanaan seleksi diharapkan berjalan tertib dan memberikan kepastian bagi peserta," kata Saefur.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, M. Tahir, mengatakan koordinasi dengan Ombudsman menjadi bagian dari persiapan Panitia Daerah. Menurutnya, komunikasi dan kesiapan sejak awal membantu memastikan pelaksanaan SKD berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"Koordinasi ini penting agar setiap pihak memahami peran masing-masing. Komunikasi dan kesiapan sejak awal akan membantu memastikan pelaksanaan SKD berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan," ujar M. Tahir.
Kanwil Kemenkum Sulbar melanjutkan koordinasi dengan UPT BKN Mamuju dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SKD POLTEKPIN Tahun 2026 di Sulawesi Barat.
Pelaksanaan seleksi dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan surat permohonan pendampingan. Peserta diharapkan mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia.