SULAWESI BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pemilik mobil kelas atas tidak lagi mengisi BBM bersubsidi, menyusul pergeseran pola konsumsi yang terpantau setelah Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Imbauan itu muncul karena sebagian pengguna yang sebelumnya membeli BBM nonsubsidi kini beralih ke BBM bersubsidi. Pemerintah belum mengubah regulasi, sehingga penertiban untuk saat ini masih bersandar pada kesadaran pemilik kendaraan.
Bahlil menyampaikan permintaan itu usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, ia menyoroti perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi sebagai persoalan yang perlu segera direspons.
Bahlil menyebut secara spesifik pemilik kendaraan mewah sebagai kelompok yang seharusnya menahan diri dari membeli BBM bersubsidi. Menurutnya, kemampuan ekonomi menjadi pembeda utama antara pengguna yang berhak dan yang tidak berhak menerima subsidi.
"Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, kendaraan berkapasitas mesin besar dan konsumsi bahan bakar tinggi memperbesar beban anggaran subsidi jika pengisiannya memakai bahan bakar bersubsidi. Beban itu pada akhirnya mengurangi jatah yang seharusnya diterima kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah menyatakan tetap menyiapkan pasokan BBM bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan stok itu harus diikuti penyaluran yang tepat sasaran.
"Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran," kata Bahlil.
Ia menegaskan fokus pemerintah bukan hanya menjaga volume stok di SPBU, tetapi juga memastikan manfaat subsidi sampai ke kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. "Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi," ujarnya.
Soal kemungkinan aturan baru yang membatasi pembelian BBM subsidi oleh kendaraan tertentu, Bahlil belum bisa memastikan. Perubahan regulasi, katanya, menempuh proses panjang sehingga imbauan menjadi langkah yang paling cepat dijalankan saat ini.
"Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting," tutur Bahlil.
Pernyataan itu muncul ketika pemerintah mendorong pengelolaan subsidi energi agar lebih terarah. Sejumlah opsi pembatasan berbasis data kendaraan dan pemiliknya memang sering dibahas, tetapi belum ada keputusan resmi soal penerapannya.
Bahlil kembali menekankan pentingnya kesadaran kelompok mampu untuk memberi ruang bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyampaikan hal itu dengan merujuk pada pengalamannya sendiri.
"Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya," tegasnya.
Bagi pemilik kendaraan, imbauan ini belum disertai sanksi atau aturan tertulis. Pembatasan lewat regulasi baru hanya akan berlaku jika pemerintah menyelesaikan kajiannya, sehingga kepatuhan saat ini sepenuhnya bergantung pada pilihan pengendara di SPBU.