SULAWESI BARAT — Kunjungan kerja yang dilakukan Sabtu (1/8/2026) itu berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Rombongan Mahkamah Konstitusi diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran di Balai Kota Otorita IKN.
Arsul menegaskan pembangunan IKN merupakan kepentingan bersama yang tidak boleh gagal. Ia berharap seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai keputusan pemerintah.
"Ibu Kota Nusantara ini merupakan calon ibu kota kita bersama dan menurut saya harus sukses, harus bisa selesai sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," ujar Arsul dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (3/8).
Gedung Mahkamah Konstitusi dirancang dengan total luas bangunan mencapai 44.691 meter persegi. Fasilitas utama yang disiapkan meliputi ruang sidang pleno berkapasitas hingga 400 orang.
Selain ruang sidang, gedung ini juga akan dilengkapi ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta sejumlah fasilitas pendukung untuk operasional tugas konstitusional MK. Kehadiran gedung ini nantinya melengkapi ekosistem kawasan yudikatif di ibu kota baru.
Berdasarkan pemaparan Otorita IKN, rata-rata progres pembangunan gedung di kawasan yudikatif tercatat 11,8 persen. Sementara itu, pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai 27,6 persen dengan panjang keseluruhan 7,8 kilometer.
Angka tersebut mencakup progres untuk Gedung MK dan Komisi Yudisial yang dibangun dalam satu kawasan terpadu. Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini sekaligus melaporkan perkembangan infrastruktur dan kondisi kemasyarakatan di Nusantara.
"Terima kasih atas kunjungan ini. Kami melaporkan progres terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan," kata Basuki.
Setelah menerima paparan di Balai Kota, rombongan MK melanjutkan agenda dengan meninjau langsung proyek kawasan yudikatif dan legislatif. Kegiatan diakhiri dengan penanaman pohon di Plaza Yudikatif sebagai penegasan aspek lingkungan dalam pengembangan kawasan pemerintahan baru.
Arsul menilai penjelasan Otorita IKN memberikan gambaran utuh mengenai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Ia mengaku optimistis konstruksi dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.
"Kami dari Mahkamah Konstitusi, dari kesekjenan, dan saya mewakili para Hakim Konstitusi ingin melihat secara langsung progres perkembangan pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi di sisi yudikatif," ungkapnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda MK untuk memastikan kesiapan infrastruktur jelang pemindahan aktivitas kelembagaan ke IKN. Dengan progres yang terus berjalan, kawasan yudikatif diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan ekosistem pemerintahan di Nusantara.