MAMUJU — Rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di dua desa di Kabupaten Mamuju memasuki babak baru. PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mengedepankan pendekatan dialogis untuk menjawab beragam aspirasi yang berkembang di tingkat akar rumput.
Kegiatan eksplorasi yang menyasar kawasan Desa Botteng dan Desa Takandeang ini sebelumnya memicu beragam pertanyaan dari warga. Kekhawatiran utama masyarakat berkisar pada dampak lingkungan dan kejelasan prosedur pelaksanaan di lapangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa setiap tahapan kegiatan eksplorasi wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku. Pihaknya berjanji tidak akan mengabaikan suara warga dalam proses perizinan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Pemerintah akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting yang harus didengar sehingga setiap tahapan dapat berlangsung secara terbuka dan kondusif,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Mamuju.
Di sisi korporasi, PT PERMINAS menyatakan kesiapannya untuk duduk satu meja dengan masyarakat. Kepala Proyek Officer PT PERMINAS, Eka Jaya Sukmana, menegaskan bahwa komunikasi dengan warga menjadi prioritas utama sebelum ada aktivitas fisik yang dilakukan di lokasi eksplorasi.
“Kami siap berdialog dengan masyarakat dan menjelaskan seluruh rencana kegiatan secara terbuka. Harapan kami, komunikasi yang baik dapat membangun pemahaman bersama sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya tetap berjalan sesuai ketentuan,” kata Eka.
Harapan serupa disuarakan langsung oleh perwakilan warga. Arman, seorang warga Desa Takandeang, menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Menurutnya, kejelasan informasi adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan.
“Masyarakat tentu ingin memperoleh informasi yang jelas. Kalau semuanya disampaikan secara terbuka dan aspirasi warga didengarkan, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Sudirman, warga Desa Botteng, mengingatkan seluruh pihak untuk menahan diri. Ia menilai situasi desa harus tetap aman dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kami berharap semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar sehingga suasana tetap kondusif,” tuturnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perusahaan diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial di kedua desa. Seluruh perbedaan pandangan yang muncul ditargetkan selesai melalui jalur musyawarah tanpa mengganggu ketenteraman warga.