Sebelumnya, Binance dikenal langsung merespons permintaan aparat untuk membekukan akun mencurigakan dan memberikan informasi pengguna yang diselidiki. Kini, sebagian besar permintaan dari luar negeri dialihkan melalui pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), tempat bursa kripto terbesar di dunia itu memiliki entitas teregulasi.
Prosedur baru ini mewajibkan aparat negara asing untuk mengajukan permintaan melalui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT). MLAT adalah proses formal antar pemerintah untuk bertukar bukti dan informasi dalam penyelidikan kriminal.
Namun, jalur ini memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan kerja sama langsung dengan bursa. "Seberapa cepat Anda mendapatkan catatan menentukan hasil dari kasus Anda," kata Alona Katz, asisten jaksa wilayah di Brooklyn, kepada NYT.
Binance masih merespons langsung dalam kasus yang melibatkan materi pelecehan seksual anak, terorisme, atau ancaman langsung terhadap nyawa. Di luar itu, penyidik dari lima negara Eropa yang hadir dalam konferensi penegak hukum di Belanda pada Juni lalu mengeluhkan kesulitan memperoleh informasi dari bursa tersebut.
Jaksa federal Amerika Serikat juga disebut mulai menyadari perubahan ini. The Information sebelumnya melaporkan adanya memo internal Departemen Kehakiman AS yang memperingatkan jaksa agar tidak terlalu mengandalkan bantuan Binance saat ingin membekukan atau menyita aset.
Binance membantah telah mengurangi kerja sama dengan aparat global. “Binance tidak memperlambat kerja samanya dengan penegak hukum global. Sebaliknya, kami meningkatkan kerja sama kami tahun demi tahun, sambil menavigasi kompleksitas pendekatan pemerintah terhadap regulasi kripto dan perlindungan data,” kata juru bicara Binance dalam pernyataan email kepada CoinDesk.
Perusahaan menyebut prosedur baru ini sebagai penguatan kontrol dan pengamanan yang konsisten dengan standar lembaga teregulasi. Bantuan yang diberikan, menurut Binance, bahkan melampaui kewajiban hukum yang biasanya dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan tradisional.
Laporan ini muncul di tengah pengawasan ketat terhadap operasional kepatuhan Binance. Sebelumnya, The Wall Street Journal dan Fortune melaporkan bahwa bursa tersebut memecat karyawan kepatuhan yang menyelidiki transaksi yang diduga terkait dengan Iran. Binance membantah tuduhan itu dan menuding kedua media menggunakan klaim palsu atau fitnah.
Departemen Kehakiman AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait memo yang beredar tersebut. Kebijakan baru ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan bursa kripto terbesar terhadap penegakan hukum internasional, yang berpotensi memperpanjang waktu penyelidikan kasus penipuan dan pencucian uang lintas negara.