MAMUJU — Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Sulbar, Rachmad, menyatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait setelah menerima arahan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Langkah ini mencakup mitigasi dampak puncak musim kemarau terhadap sektor pangan dan penyelesaian kendala pendataan BSPS yang realisasinya masih di bawah kuota alokasi.
Dalam rapat yang dirangkaikan dengan evaluasi pasokan BBM serta Program Tiga Juta Rumah, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya efisiensi rantai distribusi bahan pangan pokok, terutama bawang putih. Selain itu, kelancaran penyaluran BBM di lapangan juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Pemprov Sulbar menyambut seluruh catatan tersebut dan berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi daerah. Rachmad menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam merespons arahan ini.
Rachmad menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, yang dinilai konsisten memberikan pendampingan dan masukan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Kami terus membangun koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang turut membantu,” ungkap Rachmad.
Sinergi ini disebut menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Sulawesi Barat. Pemprov tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada pemenuhan target program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan evaluasi nasional, banyak daerah mengalami kendala dalam proses verifikasi data calon penerima bantuan. Akibatnya, terjadi selisih signifikan antara kuota alokasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan realisasi di lapangan.
Menanggapi hal itu, Pemprov Sulbar berkomitmen mempercepat sinkronisasi dan verifikasi data di tingkat kabupaten. Langkah ini diambil agar bantuan perumahan swadaya dapat terserap optimal dan tepat sasaran.
“Kami pastikan alokasi bantuan dari pusat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Rachmad. Pemprov menargetkan proses verifikasi rampung dalam waktu dekat agar kuota yang tersedia tidak kembali terbuang.