MAMUJU — Kolaborasi tiga lembaga ini menjadi langkah konkret untuk memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan dampak berganda bagi perekonomian lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa belanja pemerintah tidak boleh sekadar proses administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis pembangunan.
"Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan nilai tambah ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMK-K," ujar Junda Maulana dalam sambutannya.
Pernyataan ini menggarisbawahi arah baru kebijakan pengadaan di Sulbar yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga keberpihakan terhadap produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K). Forum ini dihadiri oleh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.
Substansi forum difokuskan pada penguatan strategi konsolidasi pengadaan dan optimalisasi fungsi clearing house. Mekanisme ini berperan sebagai alat pengendalian dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pengadaan. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menjelaskan bahwa kedua instrumen ini vital untuk mengendalikan belanja pemerintah.
"Konsolidasi dan clearing house adalah kunci untuk memastikan belanja pemerintah lebih terkendali, berkualitas, dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi dalam negeri, melalui efisiensi skala, pengendalian proses, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMK-K," tegas M. Yamin Saleh.
Forum ini menghadirkan tiga narasumber dari LKPP, KPK, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mereka memaparkan pendekatan berbasis data, mitigasi risiko korupsi dalam pengadaan, serta praktik terbaik untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Partisipasi aktif UMK-K dalam rantai pengadaan pemerintah juga menjadi sorotan utama.
Inisiatif ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu "Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat." Forum ini menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar proses belanja, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan.