MATENG — Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak menampik adanya pengaruh besar dari rencana pemotongan dana transfer pusat ke daerah senilai Rp300 triliun yang digulirkan untuk tahun 2027. Wakil Bupati Askary Anwar menyebut kebijakan ini otomatis akan mempersempit ruang fiskal daerah.
Askary mengatakan, dampak paling terasa adalah pada sisi belanja daerah. Ia tidak menampik bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah akan mengalami tekanan jika kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.
“Tentu akan memperketat belanja di daerah berdasarkan prioritas daerah,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Bupati Mamuju Tengah, Jalan Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Senin (29/6/2026).
Menghadapi situasi ini, Askary mendorong jajarannya untuk menciptakan berbagai inovasi. Menurutnya, inovasi menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran yang akan dihadapi ke depan.
“Karena inovasi bisa menjawab tantangan efisiensi,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Askary, tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pihaknya siap menerima dan melaksanakan apa pun keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Jadi, ketika ada kebijakan seperti itu, kami tetap laksanakan,” ujarnya.
Meski anggaran diprediksi ketat, Askary memastikan program-program yang menjadi janji politik kepada masyarakat tetap akan direalisasikan. Pihaknya mengaku telah melakukan edukasi secara intensif kepada masyarakat terkait kondisi ini.
Ia menyebut program 100 hari kerja pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk program strategis lainnya, pemerintah daerah akan mencari peluang pendanaan di tingkat pusat.
“Alhamdulillah, program 100 hari kerja kami sudah berjalan,” ungkapnya.
Beberapa program strategis menjadi prioritas, antara lain program Sekolah Rakyat, kampung nelayan, serta pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah PHTC Kemenkes dan sejumlah program lainnya.
“Jadi ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan janji-janji politik, yakni mendapat program strategis nasional yang bisa masuk ke daerah,” pungkasnya.