MAMUJU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rangas, Jumat (26/6/2026). Proyek ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
Junda menyampaikan, Gubernur Sulbar Suhardi Duka mendapat arahan langsung dari Menteri Sosial untuk memastikan kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah tersebut.
Pemerintah telah menyusun jadwal ketat. Pada 1–5 Juli, seluruh kesiapan fisik bangunan harus terverifikasi. Selanjutnya, mobilisasi guru dan tenaga kependidikan dijadwalkan pada 5–10 Juli. Peserta didik direncanakan mulai memasuki lingkungan sekolah pada 10–13 Juli 2026.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai anak-anak sudah masuk sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung. Itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama,” tegas Junda dalam keterangannya.
Saat ini, penyelesaian proyek difokuskan pada asrama dan ruang belajar. Asrama direncanakan menampung 30 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, termasuk fasilitas tempat tinggal untuk guru serta tenaga kependidikan.
“Ruang belajar menjadi prioritas utama. Sementara fasilitas pendukung lainnya dapat diselesaikan secara bertahap, dengan catatan tidak mengganggu kawasan yang sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.
Junda optimistis Sekolah Rakyat di Sulbar dapat menerima peserta didik pada tahun ajaran baru. Menurutnya, program strategis pemerintah pusat ini akan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat baik karena memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Seluruh kebutuhan mereka dipenuhi negara, mulai dari tempat tinggal, makan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” katanya.
Atas arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, seluruh jajaran Pemprov Sulbar diminta terus mengawal pelaksanaan program serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaksana proyek. “Kami akan terus berkoordinasi. Jika ada kendala di lapangan, kita selesaikan bersama. Apabila membutuhkan dukungan pemerintah pusat, akan segera kami sampaikan,” tutup Junda Maulana.