MAMUJU — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat tidak hanya soal distribusi makanan ke anak sekolah dan kelompok rentan. Aspek teknis kesehatan menjadi prioritas utama agar makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi.
Komitmen itu ditegaskan DKPPKB Sulbar dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Sulbar, Selasa (19/5/2026). Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, menyebut pihaknya siap melakukan pengawasan laboratorium dan pendampingan gizi di lapangan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar program MBG tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Marintani dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar.
Marintani menjelaskan, pengawasan mutu bahan pangan menjadi langkah awal yang krusial. Petugas akan memeriksa kelayakan distribusi dan memantau status gizi penerima manfaat secara berkala.
Menurutnya, DKPPKB Sulbar berperan sebagai garda terdepan untuk memastikan setiap makanan yang tiba di sekolah atau pos pelayanan memenuhi standar. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi masyarakat Sulbar.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, secara terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan sektor kesehatan dalam program MBG merupakan investasi jangka panjang. Targetnya menciptakan generasi Sulbar yang sehat, cerdas, dan produktif.
Program ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah Gubernur Suhardi Duka. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani dan UMKM daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pejabat eselon III DKPPKB Sulbar. Pembahasan difokuskan pada penguatan peran sektor kesehatan dalam implementasi MBG agar berjalan sesuai standar mutu dan tepat sasaran.
Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi. Pengadaan bahan pangan dari petani dan UMKM lokal diharapkan mampu menggerakkan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
Dengan sinergi antara DKPPKB dan DPRD, pemerintah optimistis program ini bisa berjalan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah memperkuat koordinasi dengan dinas terkait dan pihak sekolah sebagai titik distribusi utama.