MAMUJU — Angka itu dirangkum dalam laporan kinerja Kominfoss Sulbar yang dirilis beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa publikasi data ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. “Agar diketahui publik, khususnya mengenai Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka,” ujarnya.
Selain menangkal ratusan serangan digital, Kominfoss juga menangani sembilan insiden siber yang terjadi sepanjang tahun. Sebagai langkah pengamanan, sebanyak 1.243 sertifikat elektronik telah diterbitkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar. Sertifikat ini menjadi kunci untuk memperkuat verifikasi dan keamanan administrasi pemerintahan berbasis digital.
Di sektor kesekretariatan, realisasi fisik program mencapai 99,88 persen, sementara penyerapan anggaran tembus 99,62 persen. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat 75 poin. Angka ini menjadi indikator tata kelola yang terus diperbaiki.
Bidang Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Digital melaporkan bahwa 97,56 persen organisasi perangkat daerah (OPD) telah terhubung melalui jaringan intra pemerintah. Sementara itu, layanan internet publik telah menjangkau 87,35 persen sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Artinya, transformasi digital mulai merata hingga ke pelosok.
Pada sektor komunikasi publik, Kominfoss menggandeng 120 media mitra untuk mendistribusikan informasi. Rata-rata 200 rilis berita dipublikasikan setiap bulan. Strategi ini turut mendongkrak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga mencapai 84,28 poin.
Bidang Statistik mencatat tingkat kualitas data pembangunan daerah sebesar 87,8 persen. Pemerintah berharap data yang valid dan terukur ini mampu menjadi fondasi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Ketersediaan data yang akurat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujar Ridwan.
Publikasi capaian kinerja ini sekaligus menjawab dorongan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar seluruh OPD memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, terutama terkait realisasi program dan penggunaan anggaran. Data Kominfoss menjadi salah satu yang pertama dirilis secara terbuka di lingkungan Pemprov Sulbar.