Pencarian

Bidang Tata Ruang PUPR Majene Koordinasi dengan DPMPTSP Sulbar soal Izin Lintas Kabupaten

Sabtu, 14 November 2026 • 06:02:01 WIB
Bidang Tata Ruang PUPR Majene Koordinasi dengan DPMPTSP Sulbar soal Izin Lintas Kabupaten
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Majene Andi Suardi menyampaikan hasil koordinasi mengenai pembagian tanggung jawab administrasi perizinan pemanfaatan ruang lintas kabupaten.

MAJENE — Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Majene, Andi Suardi, menyatakan pertemuan itu membahas pembagian tanggung jawab administrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, penerbitan izin pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan selama ini rawan menimbulkan perbedaan penafsiran kewenangan.

Dalam sistem perizinan berusaha yang berlaku, instrumen yang dipakai mengacu pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dokumen itu menjadi dasar sebelum sebuah kegiatan memperoleh izin.

Mengapa Izin di Wilayah Perbatasan Perlu Dikoordinasikan

Andi Suardi menjelaskan, kegiatan yang lokasinya mencakup lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi memerlukan keterlibatan pemerintah provinsi. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.

"Koordinasi ini untuk menyelaraskan penerbitan izin pemanfaatan ruang, terutama pada kegiatan yang lokasinya melintasi batas administrasi kabupaten, agar tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Kawasan perbatasan Majene beririsan langsung dengan Polewali Mandar dan Mamuju. Titik-titik itu menjadi perhatian karena perbedaan peruntukan ruang antarwilayah bisa memicu tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Tiga Hal yang Disepakati dalam Koordinasi

Ada tiga pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. Pertama, sinkronisasi kewenangan perizinan agar pembagian tanggung jawab administrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi berjalan sesuai ketentuan.

Kedua, verifikasi dan validasi data teknis. Bidang Tata Ruang PUPR Majene membandingkan data spasial, peta pola ruang, dan struktur ruang yang dimiliki dengan sistem pelayanan perizinan yang dikelola DPMPTSP Sulawesi Barat.

Ketiga, harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat. Penyelarasan ini dinilai penting agar tidak muncul perbedaan peruntukan ruang di kawasan perbatasan.

Risiko Jika Izin dan Data Spasial Tidak Sinkron

Ketidaksesuaian antara izin terbit, data spasial, dan rencana tata ruang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi. Pada tahap lanjut, sengketa pemanfaatan lahan bisa muncul dan menyulitkan warga maupun pelaku usaha.

Bidang Tata Ruang PUPR Majene berharap koordinasi ini membangun kesamaan pemahaman antarpemerintah daerah. Dengan begitu, pelayanan perizinan tata ruang lintas kabupaten dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa meninggalkan persoalan di kemudian hari.

Follow radarmamuju.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sorotcelebes.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks