Pencarian

Tomakaka Botteng Abd. Rasyid Pua' Sabaru Tolak Tambang Logam Tanah Jarang yang Abaikan Hak Masyarakat Adat di Mamuju

Selasa, 17 November 2026 • 11:48:01 WIB
Tomakaka Botteng Abd. Rasyid Pua' Sabaru Tolak Tambang Logam Tanah Jarang yang Abaikan Hak Masyarakat Adat di Mamuju
Tomakaka Botteng Abd. Rasyid Pua' Sabaru menegaskan penolakan terhadap aktivitas tambang logam tanah jarang yang tidak sesuai hukum dan mengabaikan hak masyarakat adat.

MAMUJU — Bagi Abd. Rasyid, persoalan tambang tidak boleh dilihat dari sisi investasi dan keuntungan ekonomi semata. Kepatuhan hukum, kelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, serta masa depan generasi mendatang disebutnya harus menjadi perhatian utama.

Wilayah Adat Botteng Disebut Warisan Leluhur, Bukan Sekadar Lahan Sumber Daya Alam

Menurut Abd. Rasyid, wilayah adat Botteng bukan kawasan yang hanya menyimpan potensi untuk dieksploitasi. Wilayah itu warisan leluhur dengan nilai sejarah, budaya, dan sosial, sekaligus sumber penghidupan masyarakat secara turun-temurun.

Sebagai Tomakaka Botteng, ia menyebut menjaga wilayah adat sebagai tanggung jawab moral dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Pemanfaatan sumber daya alam, katanya, harus menimbang keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, nilai adat, dan kesejahteraan warga.

Tidak Anti-Investasi, tetapi Menolak Tambang yang Tak Transparan

Abd. Rasyid menegaskan, masyarakat adat Botteng tidak menolak pembangunan maupun investasi. Penolakan ditujukan pada aktivitas pertambangan yang tidak sesuai hukum dan tidak terbuka dalam pengelolaannya.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, kami menolak segala bentuk aktivitas pertambangan yang tidak berjalan sesuai hukum, tidak transparan dalam pengelolaannya, serta tidak memperhatikan hak dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Botteng,” tegas Tomakaka Botteng Abd. Rasyid Pua’ Sabaru, lewat keterangan tertulisnya yang diterima Reporter Rakyatsulbar, Selasa (17/11/26).

Izin, Aturan, dan Lingkungan: Syarat yang Wajib Dipenuhi Penambang

Setiap aktivitas pertambangan, ia mengingatkan, wajib memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Aspek lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat juga harus dihormati.

Ia tidak ingin kepentingan ekonomi berujung pada kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan warga, dan persoalan yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Apa yang Diminta Tomakaka Botteng kepada Pemerintah?

Abd. Rasyid menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan terkait wilayah adat dan ruang hidup mereka. Masyarakat tidak boleh sekadar menjadi penonton, terlebih jika harus menanggung dampak pertambangan.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat Botteng. Penegakan hukum, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan hak masyarakat adat, menurutnya, harus menjadi landasan setiap kebijakan pertambangan.

“Kami tidak anti-pembangunan, tetapi pembangunan harus taat hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai kekayaan alam dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat adat Botteng justru kehilangan tanah, lingkungan, sumber kehidupan, dan masa depan generasinya,” tegas Abd. Rasyid.

Pembangunan dan investasi, tutupnya, harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hukum dan hak-hak masyarakat adat.

Follow radarmamuju.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: rakyatsulbar.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks