MAMUJU — Sugianto menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi, Sabtu 17 Oktober 2026, merespons wacana pendidikan gratis yang tengah digulirkan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan strategis itu tidak cukup hanya bermodal niat baik, tetapi harus disiapkan secara matang agar dampaknya terasa hingga tingkat tapak.
Ia menilai gagasan sekolah gratis merupakan niat baik yang patut disambut positif oleh seluruh pihak. Namun, tanpa kajian mendalam dan perencanaan terukur, kebijakan tersebut dikhawatirkan gagal memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Jadi pendidikan gratis itu perlu kita sambut baik bersama. Namun perlu kajian mendalam agar tidak terkesan menjadi program uji coba semata," ujar Sugianto.
Belajar dari SPPG/Dapur MBG dan KDKMP di Daerah
Refleksi itu disampaikan Sugianto berkaca dari pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah sebelumnya yang dinilainya belum berjalan optimal di tingkat tapak. Ia mencontohkan dinamika implementasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur MBG hingga program KDKMP di daerah.
"Kenapa penting untuk dikaji secara mendalam? Karena kita sudah berpengalaman dengan beberapa program strategis pemerintah yang diluncurkan selama ini, tapi ternyata belum ada yang begitu maksimal pelaksanaannya," kata Sugianto.
Ia menegaskan tidak menginginkan banyak program diluncurkan, tetapi pada akhirnya hanya menyisakan angan-angan yang tidak membuahkan karya nyata. Menurutnya, kondisi semacam itu justru hanya menguntungkan kelompok atau pihak tertentu.
Empat Indikator yang Harus Dipetakan Sebelum Regulasi Berlaku
Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Sugianto mendorong pemerintah pusat maupun daerah memetakan setidaknya empat indikator utama sebelum regulasi benar-benar diterapkan. Keempatnya menjadi syarat dasar agar kebijakan tidak gagal di tengah jalan.
- Ketahanan fiskal dalam membiayai program secara berkelanjutan.
- Kelayakan fasilitas gedung sekolah penunjang.
- Kelengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar yang merata.
- Regulasi dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
Sekolah Swasta di Mamuju Diminta Tak Luput dari Perhatian
Di luar empat poin tersebut, Sugianto menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan bagi lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, sekolah swasta di Kabupaten Mamuju memiliki kontribusi besar dalam pemerataan akses pendidikan sehingga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.
Saat ditanya mengenai kebutuhan paling mendesak bagi sekolah swasta di Mamuju, ia menyebut tiga instrumen sekaligus: Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD), insentif guru honorer, dan bantuan fasilitas. Sugianto menegaskan ketiganya sama pentingnya.
"Mengapa ketiga-tiganya? Karena secara umum memang lembaga pendidikan swasta di Mamuju mengharapkan itu semua," jelasnya.
DPRD Mamuju Siap Kawal Distribusi Anggaran Pendidikan
Sugianto memastikan DPRD Kabupaten Mamuju secara kelembagaan siap mengawal alokasi dan distribusi anggaran pendidikan di daerah agar berjalan transparan serta tepat sasaran. Pengawasan itu, katanya, menjadi kewajiban lembaga legislatif.
Meski demikian, ia menekankan kunci utama keberhasilan program pendidikan gratis tetap berada pada komitmen penuh pemerintah dalam mengamankan alokasi anggaran. Tanpa kepastian pendanaan, sederet program berisiko berhenti di tahap wacana.
"Secara kelembagaan adalah merupakan kewajiban kita akan mengawal distribusi anggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju nanti. Namun itu tadi, terpulang pada sejauh apa komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran atas setiap program yang diluncurkan," tutur Sugianto.
