MAMUJU — Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat Suri Handayani menyatakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya berjalan lancar sejak dimulai Juni 2026 hingga tahap penyelesaian. Menurut dia, hasilnya bahkan menempatkan Sulbar di kelas teratas tiga besar secara nasional.
Penilaian itu disampaikan Suri saat memberi sambutan pada acara Seminar Hari Statistik Nasional, Rabu (30/9/2026). Ia menilai capaian tersebut bukan kerja tunggal petugas lapangan.
Dukungan Berlapis dari Pemerintah Provinsi hingga RT
Suri menyebut dukungan datang dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, desa dan kelurahan, hingga satuan lingkungan setempat. Menurut dia, keterlibatan pimpinan daerah menjadi salah satu kunci kelancaran pendataan di lapangan.
"Kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di Sulawesi Barat ini memberikan hasil yang optimal bahkan berada di kelas teratas tiga besar di Indonesia," ujar Suri Handayani.
Ia menambahkan, kerja petugas di lapangan berjalan seiring dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat juga disebut turut membantu memperlancar proses pendataan.
"Sensus ekonomi yang dilakukan BPS sejak bulan Juni 2026 yang hingga hari ini finishing, berjalan dengan lancar. Ini bukan hanya upaya dari petugas-petugas dalam melakukan pendataan, tapi di sana ada dukungan penuh dari pimpinan daerah," tuturnya.
Statistik sebagai Alat Menjalankan Perubahan
Suri mengingatkan bahwa data statistik yang dihasilkan dari sensus memiliki peran penting bagi perubahan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut dia, manfaat itu baru terasa jika data digunakan dengan bijak.
"Mudah memahami bahwa statistik itu sebenarnya adalah alat yang jika kita mampu menggunakan dengan bijak, ini akan memberi bantuan yang memperlancar kita dalam menjalankan perubahan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara," ungkapnya.
Seminar Hari Statistik Nasional di Mamuju menjadi forum penyampaian capaian sekaligus evaluasi proses Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihimpun BPS Sulbar sejak Juni 2026 kini memasuki tahap penyelesaian dan siap dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah.
