MAMUJU — Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani membuka langsung Seminar Statistik Nasional 2026 di lantai III Kantor Gubernur Sulbar. Forum tersebut mengangkat tema "Statistik untuk Negeri: Sensus Ekonomi 2026 dan Pemanfaatan Data yang Bermakna dan Berdampak untuk Pembangunan."
Seminar ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 di tingkat provinsi. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bapperida Sulbar Amujib bersama sejumlah pihak terkait perencanaan pembangunan daerah.
Suri Handayani: Statistik Adalah Milik Kita Semua
Dalam sambutannya, Suri menegaskan posisi statistik sebagai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan pemerintah atau akademisi.
"Statistik adalah milik kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan statistik nasional," ujar Suri.
Menurutnya, momentum Hari Statistik Nasional menjadi titik penguatan pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah.
"Momentum Hari Statistik Nasional ini akan memperkuat penajaman kita dalam menyusun pembangunan dan membentuk masyarakat yang semakin makmur," katanya.
Bapperida Apresiasi Kontribusi BPS Sulbar
Kepala Bapperida Sulbar Amujib menyampaikan apresiasi kepada BPS Sulbar atas kontribusinya menyediakan dan membangun data statistik yang menjadi dasar perencanaan pembangunan.
Amujib mengajak seluruh pihak bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sinergi antara BPS dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar data yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Sulawesi Barat.
"Saya ucapkan selamat memperingati hari Statistik Nasional 2026 ini," pungkasnya.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Menjadi Fokus
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda besar BPS yang dibahas dalam seminar tersebut. Data hasil sensus nantinya menjadi rujukan untuk memetakan struktur ekonomi daerah, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Sulbar.
Pemerintah daerah membutuhkan data itu untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih presisi. Tanpa data yang akurat, alokasi anggaran dan program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.
Seminar ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara BPS Sulbar dan pemerintah daerah dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Data tersebut menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan pembangunan Sulawesi Barat ke depan.
