MAJENE — Keterlambatan pencairan beasiswa daerah Pemprov Sulawesi Barat memicu desakan evaluasi pejabat dari kalangan mahasiswa. HMI Cabang Majene secara terbuka meminta Gubernur Sulbar meninjau ulang kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra yang dinilai bertanggung jawab atas molornya distribusi dana bantuan pendidikan tersebut.
Ketua HMI Cabang Majene, Muh. Aslan, menyampaikan langsung desakan ini di Kabupaten Majene pada Kamis (20/8/2026). Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan telah berdampak nyata pada kelangsungan studi mahasiswa penerima manfaat.
Jadwal Pencairan Tak Sesuai Kalender Akademik Kampus
Aslan menegaskan bahwa program beasiswa semestinya menjadi solusi bagi mahasiswa Sulbar dari keluarga kurang mampu untuk menuntaskan pendidikan tinggi. Namun, realisasi di lapangan justru berbanding terbalik dengan tujuan awal program.
"Beasiswa hadir untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Karena itu, proses pencairannya harus disesuaikan dengan kalender akademik kampus agar manfaatnya benar-benar dirasakan mahasiswa," kata Aslan.
Ia menyebutkan, sebagian mahasiswa telah melewati batas waktu pembayaran UKT saat dana bantuan belum juga diterima. Kondisi ini memaksa penerima beasiswa mencari talangan atau meminjam uang untuk menutup biaya kuliah, sebuah beban berat bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
Ancaman Cuti Kuliah di Tengah Jalan
Dampak paling serius dari keterlambatan ini, lanjut Aslan, adalah potensi terhambatnya proses pendidikan. Beberapa mahasiswa dikabarkan terancam mengambil cuti kuliah akibat ketidakmampuan membayar UKT tepat waktu.
"Kalau dana beasiswa baru dicairkan setelah batas pembayaran UKT berakhir, tentu tidak tepat sasaran. Mahasiswa akhirnya harus mencari talangan atau meminjam uang untuk membayar kuliah, sementara tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang cukup," ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh dan Desakan Solusi Konkret
HMI Cabang Majene tidak hanya meminta evaluasi terhadap pejabat Biro Kesra, tetapi juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap tim pengelola beasiswa Pemprov Sulbar. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program serupa tidak kembali bermasalah di masa mendatang.
"HMI Cabang Majene mendesak Gubernur Sulbar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa daerah. Selain evaluasi, pemerintah juga harus segera menghadirkan solusi konkret bagi mahasiswa yang terdampak keterlambatan pencairan beasiswa," tegas Aslan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Kesra Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memberikan keterangan resmi. Belum ada penjelasan mengenai penyebab keterlambatan maupun langkah tindak lanjut atas desakan yang disampaikan organisasi mahasiswa tersebut.
