Sikka — Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dukungan diberikan melalui penyediaan air darurat sekaligus penyiapan sumber air tambahan untuk sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 melanda Pulau Palue, yang berada di utara Pulau Flores, Kabupaten Sikka.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan air bersih menjadi prioritas utama dalam penanganan warga terdampak bencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw beserta jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta meninjau kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023.
Sumur bor itu memiliki kapasitas sekitar 1,8 liter per detik dan menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue untuk memenuhi kebutuhan air pascagempa.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah, yang akan menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Untuk pemulihan akses, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 guna membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan bertahap, dengan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
