Komdigi Buka Data Moderasi Konten Karhutla, Siap Cocokkan Temuan SAFEnet dan Remotivi

Penulis: Xander Situmorang  •  Jumat, 13 November 2026 | 14:04:31 WIB
Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, berbicara dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

SULAWESI BARAT — Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan siap mencocokkan data penanganan konten kebakaran hutan dan lahan dengan temuan SAFEnet dan Remotivi yang menyoroti angka 74% penurunan konten kritik. Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyebut temuan lembaga masyarakat sipil itu sebagai bagian dari kontrol publik yang perlu direspons secara dialogis. Komdigi juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik sebelum pemutusan akses konten, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Mediodecci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menyampaikan hal itu dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, laporan pemantauan lembaga masyarakat sipil dapat menjadi bahan evaluasi moderasi konten.

Apa Isi Laporan SAFEnet dan Remotivi

Laporan kedua lembaga menyoroti angka 74% yang dikaitkan dengan penurunan konten kritik. Mediodecci menjelaskan angka itu merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola SAFEnet bersama Remotivi.

Komdigi belum bisa mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut. Pemerintah mengaku sudah mencoba mencocokkan angka berdasarkan periode, tetapi hasilnya tidak menemukan kecocokan.

"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya," ujar Mediodecci.

Mengapa Komdigi Minta Data Dibuka

Menurut Mediodecci, catatan penanganan konten di Komdigi bisa ditelusuri kembali. Proses permintaan penurunan konten melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital, sehingga jejaknya tersimpan.

Pemerintah mempersilakan kedua lembaga mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan. Langkah itu disebut lebih baik dilakukan secara dialogis ketimbang saling melempar angka di ruang publik.

"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," kata Mediodecci.

Komdigi Akui Ada Ruang Kesalahan Moderasi

Pemerintah tidak menutup kemungkinan terjadi kekeliruan dalam proses moderasi konten. Jika ditemukan kesalahan, Komdigi menyatakan siap mengevaluasi dan memperbaiki prosedur yang berjalan.

"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tuturnya.

Mediodecci memposisikan pemantauan lembaga masyarakat sipil sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyebut peran tersebut sebagai kontrol publik yang dihargai pemerintah.

Notifikasi Publik Sebelum Pemutusan Akses

Komdigi tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi soal pemberitahuan sebelum akses diputus.

Bagi pengguna dan pelaku usaha digital, mekanisme ini berpotensi mengubah cara konten diturunkan di platform. Pemilik akun atau penerbit konten semestinya mendapat pemberitahuan lebih dulu, bukan pemutusan akses secara diam-diam.

Pembahasan soal transparansi moderasi konten makin relevan di tengah derasnya arus informasi seputar karhutla. Pembatasan konten yang tidak terkomunikasikan rapi berisiko memicu tuduhan penyensoran, terutama saat bencana lingkungan jadi perhatian publik.

Komdigi belum memerinci jadwal penerapan notifikasi publik tersebut. Yang jelas, pencocokan data dengan SAFEnet dan Remotivi akan jadi ujian pertama seberapa terbuka pemerintah membuka catatan moderasinya.

Reporter: Xander Situmorang
Sumber: inet.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top