MAMUJU — Rapat kerja di Kantor DPRD Sulawesi Barat itu menjadi forum penyelarasan sebelum Ranperda APBD 2027 dibawa ke tahap pembahasan lanjutan. Setiap komisi memaparkan hasil pembahasan bersama mitra kerja masing-masing. Laporan tersebut menjadi bahan bagi Banggar untuk menyamakan pemahaman lintas komisi.
St. Suraidah Suhardi menegaskan, penyampaian laporan setiap komisi penting untuk membangun kesepahaman mengenai mekanisme dan alur pembahasan APBD 2027. Menurutnya, kesepahaman antarkomisi menentukan arah pembahasan berikutnya.
"Rapat ini mendengarkan laporan dari masing-masing komisi terkait hasil pembahasan yang telah dilakukan. Harapannya, terbangun kesepahaman antarkomisi mengenai mekanisme dan alur pembahasan berikutnya, sehingga prosesnya berjalan terarah dan terkoordinasi," ujar Suraidah.
Ia berharap penyelarasan itu mendukung pembahasan APBD 2027 yang cermat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rapat dihadiri unsur pimpinan DPRD Abdul Halim dan Munandar Wijaya, serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran pimpinan dan anggota lintas komisi membuat laporan hasil konsultasi bisa langsung dibahas bersama.
Komisi-komisi yang hadir menyampaikan hasil pembahasan bersama mitra kerja sebagai bahan penyelarasan. Belum ada rincian angka atau pos anggaran yang dipaparkan dalam rapat tersebut.
Langkah penyelarasan ini disebut sebagai bagian dari komitmen DPRD Sulbar mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Visi yang dimaksud: Sulawesi Barat maju dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
DPRD juga menekankan agar pembangunan yang dibiayai APBD 2027 memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pembahasan Ranperda APBD 2027 akan berlanjut ke tahapan berikutnya setelah penyelarasan antarkomisi rampung.