MAMUJU — Rapat koordinasi digelar Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini menindaklanjuti rencana perubahan dan pendaftaran izin edar produk beras SPHP medium menjadi Beras Kita Medium. Dinas Pangan Sulbar mengirimkan perwakilan untuk mendalami setiap persyaratan administrasi yang dibahas.
Dalam surat undangan Nomor 963/PK.03.01/D.3/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, Bapanas menjelaskan perlunya koordinasi bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Koordinasi disesuaikan dengan lokasi sarana yang digunakan untuk pendaftaran.
Pembahasan difokuskan pada penyelarasan administrasi dan persyaratan pendaftaran izin edar PSAT melalui sistem OSS. Proses registrasi produk harus berjalan sesuai ketentuan, termasuk kesesuaian dokumen dan identitas produk yang didaftarkan.
Perum BULOG mendaftarkan Beras Kita Medium sebagai pengganti beras SPHP medium. Pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS yang terhubung dengan OKKPD di daerah. Dinas Pangan Sulbar perlu memahami alur tersebut agar proses di wilayahnya tidak tersendat.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mendukung partisipasi jajarannya dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan ini bagian dari komitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan keamanan dan mutu pangan.
"Keterlibatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pendaftaran izin edar serta mendukung kelancaran proses administrasi di daerah," kata Suyuti.
Keikutsertaan Dinas Pangan Sulbar sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Panca Daya. Program itu menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas, disertai peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.
Sektor pangan yang berkelanjutan menjadi fokus, terutama untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat Sulawesi Barat. Perubahan nama produk dari SPHP medium ke Beras Kita Medium tidak mengubah fungsi dasarnya sebagai beras cadangan pangan pemerintah.
Izin edar PSAT memastikan produk pangan segar asal tumbuhan memenuhi standar keamanan dan mutu sebelum beredar. Tanpa izin edar, distribusi beras ke pasar dan masyarakat berpotensi terkendala aturan.
Melalui koordinasi ini, proses pendaftaran izin edar PSAT Beras Kita Medium diharapkan berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola peredaran pangan yang tertib serta menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan beras bagi masyarakat.