SULAWESI BARAT — Pemerintah dan DPR menyepakati penyesuaian subsidi energi dalam APBN 2027 dengan total alokasi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 131,39 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR dan mencakup pemangkasan sejumlah pos subsidi, termasuk minyak tanah, solar, serta LPG tabung 3 kg. Masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi dan elpiji melon perlu mencermati perubahan skema penyaluran yang menyertainya.
Kesepakatan tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu senilai Rp 28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 103,05 triliun. Angka ini disepakati dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (29/9), sebagai bagian dari pembahasan APBN 2027.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyampaikan bahwa keputusan ini juga menetapkan volume LPG 3 kg sebesar 8.000. Sementara volume BBM bersubsidi mengacu pada parameter APBN 2027.
"Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg Rp 131,39 triliun," ujar Said Abdullah dalam rapat paripurna tersebut.
Penurunan subsidi mencakup beberapa jenis energi yang selama ini mendapat alokasi dari anggaran negara. Said menyebut minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg sebagai pos-pos yang mengalami pemangkasan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut tidak berarti perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin berkurang.
"Penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun," kata Said.
Kebijakan pemangkasan ini dibarengi dengan upaya pembaruan data penerima subsidi. Said mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat pada desil bawah dinilai masih kurang mendapatkan manfaat dari skema yang berlaku selama ini.
"Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita," tutur Said.
Pembaruan data ini menjadi kunci agar penyaluran subsidi energi di APBN 2027 dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Informasi lebih lanjut mengenai kriteria penerima dan mekanisme penyaluran dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah.
Masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg perlu memperhatikan perubahan skema ini. Pemangkasan anggaran subsidi tidak secara otomatis berarti kenaikan harga, namun dapat memengaruhi kuota dan mekanisme penyaluran ke depan.
Pemerintah belum merinci apakah akan ada penyesuaian harga jual eceran atau perubahan kuota per penerima. Detail teknis biasanya diatur melalui peraturan menteri setelah APBN disahkan.
Warga yang merasa berhak menerima subsidi disarankan memastikan datanya terdaftar dan mutakhir di sistem pemerintah. Pembaruan data menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran sesuai penjelasan Banggar DPR.
Bagi keluarga yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi dan elpiji melon, langkah paling penting adalah memastikan status penerima manfaat sudah benar. Data yang tidak diperbarui berisiko membuat rumah tangga kehilangan akses saat skema baru berlaku.
Informasi resmi mengenai jadwal, kriteria, dan cara pengecekan status penerima dapat diakses melalui kanal pemerintah. Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kemudahan pendaftaran dengan imbalan uang.
Pengaduan terkait penyaluran subsidi energi dapat disampaikan melalui layanan resmi kementerian terkait. Simpan bukti transaksi dan catat nomor pengaduan jika menemukan kejanggalan di lapangan.