SULAWESI BARAT — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta standar makanan program MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian ini mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, hingga kepadatan zat gizi agar manfaat makanan benar-benar sampai ke anak, bukan sekadar tercatat rapi secara administrasi.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa makanan yang secara administratif tercatat telah disalurkan belum tentu memberikan manfaat apabila tidak sesuai dengan kemampuan makan anak. Ia menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 27 September 2026.
Menurut Jasra, penyesuaian menu perlu mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita di setiap tahap perkembangan. Aspek-aspek ini kerap terlewat ketika standar menu dibuat seragam untuk semua penerima manfaat.
Kemampuan makan balita berkembang pesat di usia dini. Bayi yang baru belajar makan membutuhkan tekstur lembut, sementara balita yang lebih besar sudah bisa mengunyah potongan lebih padat.
Porsi yang seragam untuk semua usia berisiko membuat anak kekurangan gizi atau justru menolak makan. Jasra menekankan penyesuaian ini sebagai kunci agar makanan tidak hanya terserap secara administrasi.
"Jangan sampai makanan terserap 100 persen secara administrasi, tetapi manfaatnya secara biologis tidak sampai kepada anak. Kondisi tersebut harus kita cegah agar pemberian MBG benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak," kata Jasra Putra.
Program MBG 3B menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jasra menilai keberhasilan program ini tidak bisa diukur hanya dari berapa banyak makanan yang dibagikan.
Kualitas, keamanan, ketepatan gizi, serta manfaat nyata bagi penerima harus jadi ukuran utama. Pernyataan ini menegaskan bahwa kuantitas distribusi bukan satu-satunya indikator sukses.
"Ukuran keberhasilan MBG 3B pada akhirnya bukan berapa banyak makanan yang dibagikan. Ukurannya adalah apakah ibu dan anak mendapatkan makanan yang aman, tepat, bermutu dan memberikan manfaat," ujarnya.
KPAI mendorong penguatan edukasi kepada keluarga dan kader terkait cara pemberian makanan kepada balita. Pendampingan ini dinilai penting agar menu yang disalurkan benar-benar dikonsumsi sesuai kebutuhan anak.
Selain edukasi, pemantauan status gizi dan tumbuh kembang penerima manfaat perlu dilakukan rutin. Pemantauan ini menjadi cara melihat dampak nyata pelaksanaan MBG 3B di lapangan.
Jasra menegaskan pengawasan pelaksanaan MBG harus dilakukan sejak awal. Menurutnya, setiap tahapan program perlu berjalan sesuai standar keamanan dan kebutuhan penerima.
Ia mengingatkan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan terus berjalan dan tidak bisa diulang. Karena itu, quality control harus jadi bagian utama pelaksanaan MBG 3B.
"Seribu hari pertama kehidupan terus berjalan dan tidak pernah mundur. Karena itu jangan menunggu masalah muncul baru kita memperbaiki sistem," ucap Jasra.
"Quality control harus dilakukan sejak awal pelaksanaan program, bukan menunggu persoalan muncul dan anak menjadi korban. Pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah risiko serta memastikan MBG aman dan bermanfaat bagi anak," kata Jasra menutup.
Bagi ibu yang anaknya menerima manfaat MBG, ada baiknya mencermati tekstur dan porsi makanan yang diterima. Jika makanan terasa terlalu keras atau porsi tidak sesuai usia anak, sampaikan ke kader pendamping.
Pantau juga reaksi anak setelah makan, termasuk apakah ia menghabiskan porsi atau justru menolak. Catatan sederhana ini membantu kader dan tenaga kesehatan menilai apakah menu sudah tepat.
Diskusikan dengan posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat bila berat badan anak tidak naik atau muncul tanda gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan program. KPAI menekankan manfaat biologis makanan tetap yang utama, bukan sekadar tercatat tersalurkan.