SULAWESI BARAT — Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo diduga melakukan penyalahgunaan wewenang lewat perombakan direksi dan komisaris di PLN Batam serta PLN Nusantara Power Construction (NPC) beberapa hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 H. Perombakan itu dilakukan saat dua jabatan direksi di PLN Nusantara Power masih kosong dan RUPS PLN Holding belum digelar. Dugaan ini memicu desakan agar Presiden Prabowo mengevaluasi posisi Darmawan di perusahaan setrum negara.
Langkah itu dinilai janggal karena dua kursi direksi di PLN Nusantara Power justru masih kosong hingga kini. Alasan yang beredar, pengisian posisi tersebut menunggu arahan Danantara.
Hingga sekarang, RUPS PLN Holding juga belum dilaksanakan. Tujuh direksi dilaporkan belum menerima Surat Keputusan setelah November lalu Darmawan Prasodjo dan Direktur Keuangan Sinthya Roesly diperpanjang masa jabatannya.
Sumber di PLN Pusat mempertanyakan logika perombakan tersebut. Menurut dia, saat dua jabatan direksi di sub-holding PLN masih kosong, justru pejabat yang masih aktif yang diganti.
"Ya begitu, kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya," ujar sumber tersebut.
Yang mencuat, posisi Direksi PLN NPC yang setara Senior Manager di Unit Induk digantikan oleh mantan General Manager PLN UID Jawa, Agung Murdifi. Agung seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN terhitung 1 April 2025.
Sumber menilai pejabat direksi sebelumnya tidak bermasalah. Namun, karena Darmawan disebut menunjukkan kuasanya, dia dinilai leluasa menempatkan orang-orangnya meski harus mengorbankan pegawai lain.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menilai banyak fakta terkait Dirut PLN yang semestinya menjadi pertimbangan Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi PLN, termasuk mengganti Darmawan Prasodjo.
"Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" kata Yudhistira.
Dia menilai masih banyak figur yang lebih mumpuni untuk menduduki posisi Dirut PLN. Yudhistira menyoroti kuatnya posisi Darmawan yang bertahan sejak era Presiden Jokowi.
"Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain," tambahnya.
Selain dugaan abuse of power, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri melaporkan berbagai dugaan korupsi di PLN era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.
"Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya.
Desakan evaluasi terhadap jajaran direksi PLN muncul di tengah gelombang perombakan pucuk pimpinan sejumlah BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog. Posisi Darmawan Prasodjo menjadi pengecualian yang dipertanyakan kalangan pengamat dan organisasi wartawan.