MAMUJU — Ketua Bidang Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup PMII Cabang Mamuju, Burhan, menilai berulangnya kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola energi di Sulawesi Barat. Ia meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi tidak lagi bergerak hanya setelah kelangkaan terjadi.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang masyarakat terlihat di sejumlah SPBU maupun agen resmi di Sulbar. Kelangkaan LPG 3 kilogram turut berdampak pada harga di tingkat pengecer.
Burhan menyoroti dampak langsung kelangkaan terhadap dua kelompok. BBM bersubsidi menyangkut mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, sedangkan LPG 3 kilogram membebani rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
“Kami meminta Pertamina Patra Niaga Sulawesi dievaluasi. Kalau kelangkaan BBM dan elpiji terus berulang dan tidak mampu diselesaikan, berarti ada persoalan serius yang harus dibenahi. Jangan masyarakat terus yang menanggung dampaknya,” ujar Burhan, Senin (14/9/2026).
PMII Cabang Mamuju mempertanyakan efektivitas sistem distribusi dan mekanisme pengawasan energi yang selama ini diterapkan di Sulawesi Barat. Menurut Burhan, kelangkaan tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan teknis yang muncul secara berkala.
Ia menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pasokan, distribusi, hingga pengawasan energi di Sulbar. Langkah antisipasi dinilai harus dilakukan sejak awal, bukan setelah kelangkaan terlanjur terjadi.
“Jangan baru bertindak setelah kelangkaan terjadi. Pertamina harus punya sistem antisipasi yang jelas. Kalau terus berulang, jangan hanya memberikan penjelasan, tetapi lakukan evaluasi terhadap sistem yang menyebabkan persoalan ini terjadi,” tegasnya.
PMII Cabang Mamuju berharap pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga mengevaluasi titik-titik yang dinilai rawan mengalami kekosongan pasokan. Transparansi soal ketersediaan stok dan pola distribusi juga dinilai penting.
Menurut Burhan, keterbukaan informasi itu agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi gangguan pasokan energi di Sulawesi Barat.