SULAWESI BARAT — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 50 juta warga miskin akan masuk dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital. Sistem ini rencananya diluncurkan nasional pada Oktober 2026, tepatnya minggu ketiga.
Pengembangan sistem sudah berjalan sekitar setahun dengan uji coba awal di Banyuwangi, Jawa Timur. Pendataannya kini menjangkau 215 kabupaten/kota.
"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta, Kamis (8/9/2026).
Luhut menyebut kekeliruan pendataan selama ini membuat warga yang berhak justru terlewat dari daftar penerima. Angka yang dia sebut cukup besar.
"Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya," ujarnya.
Dia menegaskan kelompok termiskin tidak akan kehilangan haknya. "Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan," kata Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Setelah pendataan rampung, sistem perlinsos digital akan diintegrasikan dengan rekening bank penerima. Uji coba penyaluran lewat rekening ditargetkan mulai kuartal I-2027.
Pemerintah masih menimbang bentuk penyaluran lain untuk mencegah dana dipakai di luar kebutuhan dasar, termasuk judi online. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian kupon.
"Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam," kata Luhut.
Menurut dia, mekanisme itu akan mendorong transparansi dan menekan korupsi karena mengurangi pertemuan langsung antara manusia. "Semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi," ujarnya.
Yang sudah pasti: target cakupan 50 juta warga miskin, peluncuran nasional Oktober 2026, dan uji coba penyaluran via rekening pada kuartal I-2027. Pendataan telah menyentuh 215 kabupaten/kota.
Yang belum diumumkan dalam konferensi pers ini: besaran nominal bantuan per penerima, kriteria resmi penerima di luar status "warga miskin", jadwal tahapan pencairan, bank penyalur, serta mekanisme pendaftaran bagi warga yang merasa belum terdata.
Artinya, masyarakat belum bisa memastikan apakah dirinya masuk daftar penerima hanya dari informasi ini. Sistem masih dalam tahap penyempurnaan dan data baru akan dirampungkan tahun ini.
Karena detail teknis belum diumumkan, warga disarankan memantau kanal resmi Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional untuk informasi lanjutan. Untuk program bansos yang berjalan saat ini, pengecekan status penerima bisa dilakukan melalui cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan NIK.
Warga yang merasa berhak tapi tidak terdaftar dapat melapor ke dinas sosial setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos. Pengaduan juga bisa disampaikan ke Kementerian Sosial lewat kanal resmi mereka.
Hati-hati terhadap pihak yang menjanjikan bisa memasukkan nama ke daftar penerima dengan bayaran. Pendataan perlinsos digital dilakukan pemerintah tanpa pungutan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah, bukan pesan pribadi atau grup percakapan.