MAMUJU — Forum Konsultasi Publik yang digelar KPPN Mamuju untuk tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelayanan perbendaharaan, tetapi juga ruang penguatan integritas aparatur. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan komitmennya pada tata kelola pemerintahan yang bersih di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Sekretaris Dinas Pangan Sulbar, Agus, bersama Analis Ketahanan Pangan, Ratnasari, mewakili Kepala Dinas Suyuti Marzuki dalam forum yang berlangsung di Ruang Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara tersebut. Partisipasi ini dinilai penting untuk menyelaraskan pemahaman instansi teknis dengan standar layanan KPPN.
Forum ini dirancang sebagai kanal komunikasi dua arah. KPPN Mamuju tidak hanya memaparkan kebijakan terbaru, tetapi juga secara aktif menjaring masukan dari para pemangku kepentingan mengenai kualitas layanan yang telah berjalan. Aspirasi yang masuk akan menjadi bahan perbaikan standar pelayanan ke depan.
Bagi Dinas Pangan Sulbar, informasi yang diperoleh dari forum tersebut menjadi bahan evaluasi internal. Hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan program di lingkungan perangkat daerah, khususnya yang bersinggungan dengan mekanisme perbendaharaan negara.
Momentum yang sama juga digunakan untuk memperdalam pemahaman aparatur mengenai bahaya korupsi dan gratifikasi. Sosialisasi ini menekankan pada mekanisme penolakan, pelaporan, serta pemanfaatan saluran pengaduan yang telah disediakan oleh pemerintah.
Pembekalan ini bertujuan membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan birokrasi. Setiap aparatur diharapkan mampu menjaga objektivitas pelayanan tanpa ada ruang bagi pemberian atau penerimaan yang dapat memengaruhi keputusan profesional.
Dalam kesempatan tersebut, KPPN Mamuju juga memperkenalkan kembali komitmen pelayanan mereka yang tertuang dalam motto CARE, yakni Cepat, Akuntabel, Responsif, dan Edukatif. Prinsip ini menjadi fondasi dalam memberikan layanan optimal kepada seluruh mitra kerja.
Aspek edukatif menjadi sorotan karena KPPN tidak hanya bertugas mencairkan anggaran, tetapi juga memberikan pemahaman yang jelas kepada stakeholders mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan kesamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Agus menegaskan bahwa hubungan kelembagaan yang solid antara perangkat daerah dan KPPN sangat krusial. “Hubungan kelembagaan yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum seperti ini memberikan ruang bagi setiap instansi untuk bertukar informasi mengenai perkembangan kebijakan. Interaksi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hubungan antara instansi pemerintah dengan lembaga pelayanan perbendaharaan negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, secara terpisah menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen ini diwujudkan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.