MAMUJU — Rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi dan Abdul Halim itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kepala Bapperida Amujib, serta Kepala Biro Hukum Setda Suhendra. Mereka duduk bersama dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikepalai Mohammad Ali Chandra dari BPKAD.
Penyelarasan substansi dokumen KUA-PPAS ini menjadi pintu masuk untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil warga, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi.
Pembahasan mengerucut pada dua sasaran utama yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Seluruh pasal dan pagu indikatif yang tertuang dalam KUA-PPAS diuji ketajamannya terhadap dua misi tersebut.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses ini tidak boleh berjalan setengah hati. Ia meminta jajarannya untuk memastikan ketepatan penganggaran dan kesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.
"Finalisasi KUA dan PPAS ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara TAPD dan DPRD agar setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Ali Chandra menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga kualitas dokumen anggaran. Ia menegaskan komitmen BPKAD untuk mendampingi proses pembahasan hingga tahap penetapan, dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan.
“BPKAD bersama jajaran TAPD akan terus mendukung proses pembahasan hingga tahapan selanjutnya, dengan tetap mengedepankan ketepatan penganggaran, kemampuan fiskal daerah serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Sulbar ini merupakan agenda lanjutan dari serangkaian pembahasan yang telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Hasil finalisasi KUA-PPAS ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027 yang akan diajukan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi.