MAMUJU — Kesiapsiagaan personel menjadi fokus utama dalam sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci membangun sistem penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, terintegrasi, dan efektif.
"Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi setiap ancaman bencana. Seluruh personel Tim Klaster Kesehatan harus memahami tugas dan fungsi masing-masing agar respons yang diberikan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi," ujar dr. Marintani.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Kefarmasian, dan SDM Kesehatan DKPPKB Sulbar, dr. Darmawiyah, memaparkan peran strategis Klaster Kesehatan. Materi yang disampaikan mencakup penguatan koordinasi antarbidang, kesiapan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan logistik, hingga sistem rujukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan saat bencana terjadi.
Para peserta dibekali pemahaman mengenai peran tim pada tiga tahapan utama penanggulangan krisis kesehatan. Pembagian fase ini penting agar setiap personel mengetahui tindakan yang harus diambil sesuai kondisi di lapangan.
Pada fase pra-krisis, fokus diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan sumber daya kesehatan, serta perencanaan respons yang matang.
Tahapan ini menjadi fondasi utama sebelum bencana terjadi. Semakin baik persiapan yang dilakukan, semakin kecil dampak yang ditimbulkan saat keadaan darurat tiba.
Memasuki fase tanggap darurat, Tim Klaster Kesehatan diharapkan mampu melakukan penilaian cepat dan mengaktifkan sistem komando. Mobilisasi logistik serta pemastian pelayanan kesehatan tetap tersedia menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Kecepatan respons pada fase ini menentukan besar kecilnya dampak krisis kesehatan yang dialami masyarakat.
Pada fase pasca-krisis, upaya difokuskan pada rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Pemulihan ini tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan kapasitas Tim Klaster Kesehatan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah membangun sistem kesehatan yang tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.
"Kita harus memastikan Sulawesi Barat memiliki sumber daya kesehatan yang siap, baik tenaga, logistik, maupun sistem koordinasi. Dengan kesiapsiagaan yang baik sejak masa pra-krisis, respons saat tanggap darurat akan lebih cepat sehingga dampak krisis kesehatan dapat diminimalkan," kata dr. Nursyamsi.
Menurutnya, kesiapan menghadapi krisis kesehatan tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan agar setiap potensi bencana dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung visi "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera" di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan logistik kesehatan terus didorong untuk mewujudkan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif.