MAMUJU — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat resmi meluncurkan pilot project Aplikasi Fleksi untuk sistem kehadiran ASN, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian serta Admin Kehadiran ASN dari seluruh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana awal.
Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi tata kelola kepegawaian yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Aplikasi tersebut nantinya akan menggantikan sistem manual yang selama ini dipakai di lingkungan pemerintahan provinsi.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Ia menyebut kolaborasi seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama dalam transisi sistem ini.
"Transformasi digital tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih disiplin, adaptif, dan akuntabel. Melalui penerapan Aplikasi Fleksi, kami berharap sistem kehadiran ASN menjadi semakin modern, terintegrasi, dan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur," kata Herdin saat membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sesi teknis, Tim Pengembang Aplikasi Fleksi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan mekanisme penggunaan aplikasi. Materi yang disampaikan mencakup alur implementasi, tata cara pelaporan kehadiran, hingga teknis penginputan data bagi admin di masing-masing OPD.
Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Hidayah Arif, menyebut aplikasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan sistem yang lebih transparan. Penerapannya diharapkan mampu menekan potensi manipulasi data kehadiran yang kerap terjadi pada sistem konvensional.
"Penerapan Aplikasi Fleksi diharapkan mampu menghadirkan sistem kehadiran ASN yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui pilot project ini, kami ingin memastikan implementasi aplikasi berjalan optimal sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh perangkat daerah," ujar Hidayah.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Forum ini menjadi wadah bagi para admin kehadiran untuk mendalami kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan serta menyamakan persepsi mengenai kebijakan baru ini.
BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat berharap pilot project ini menjadi fondasi pengembangan sistem manajemen kehadiran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Inisiatif ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pelayanan publik.