MAMUJU — Rapat kerja bersama Menteri Hukum itu menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkum Sulbar untuk menyelaraskan program kerja dengan kebijakan strategis pusat. Saefur Rochim menilai forum tersebut efektif untuk membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai, sekaligus menyamakan persepsi terhadap arah kebijakan organisasi.
"Forum ini menjadi wadah yang efektif untuk membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai. Kanwil Kemenkum Sulbar siap mendukung seluruh kebijakan kementerian, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel," ujar Saefur Rochim.
Dalam arahannya, Menteri Hukum menyoroti sejumlah langkah konkret di bidang manajemen SDM. Salah satunya adalah percepatan program kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai berprestasi. Selain itu, kementerian juga akan menyempurnakan mekanisme pengisian jabatan berbasis sistem merit melalui skema e-voting.
Pengembangan kompetensi pegawai juga akan diperluas melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan mitra internasional. Seluruh kantor wilayah didorong untuk aktif mengidentifikasi pegawai berprestasi dan melakukan pemetaan kebutuhan formasi sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Pada sektor komunikasi publik, kementerian berencana membentuk tim respons media sosial yang melibatkan pegawai dari berbagai unit kerja. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi yang cepat, tepat, dan edukatif.
Untuk menjaga citra institusi, kementerian juga akan menyusun pedoman penggunaan media sosial, mekanisme mitigasi risiko, serta penguatan perlindungan terhadap potensi ancaman siber dan penyalahgunaan informasi digital.
Menteri Hukum menyoroti perlunya percepatan pemetaan kebutuhan SDM pada sektor strategis. Beberapa posisi yang menjadi fokus antara lain penyuluh hukum, analis kekayaan intelektual, dan tenaga teknologi informasi. Penguatan Pos Bantuan Hukum dan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah juga menjadi perhatian khusus.
Menanggapi arahan tersebut, Saefur Rochim menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan koordinasi lintas bidang dan meningkatkan kapasitas pegawai. "Kami akan memastikan seluruh kebijakan strategis kementerian dapat diterapkan secara maksimal di Sulawesi Barat melalui penguatan sinergi, peningkatan kompetensi pegawai, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dan komitmen seluruh jajaran menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Kementerian Hukum yang modern, responsif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan seluruh pegawai semakin memahami arah kebijakan organisasi dan menghadirkan pelayanan publik yang transparan serta profesional.