POLEWALI MANDAR — Sejumlah persoalan mendasar di tingkat kecamatan mengemuka dalam rapat rencana kerja Komisi I DPRD Polewali Mandar bersama para camat. Mulai dari pasar yang tidak berfungsi optimal, pengelolaan tempat wisata yang kalah cepat dengan swasta, hingga keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja tahun 2027.
Camat Binuang, Andi Saggap, melaporkan bahwa pasar di wilayahnya belum bisa difungsikan secara maksimal. Penyebabnya, tidak ada tempat bagi pedagang untuk menyimpan dagangan pada malam hari. “Tiap selesai menjual, pedagang harus membawa kembali semua dagangannya sehingga biayanya lebih tinggi,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Polewali, Masrullah, menyoroti kondisi bangunan Pasar Polewali dan Pasar Pekkabata yang sudah berusia sejak tahun 1990-an. Akibatnya, para pedagang enggan memanfaatkan los-los yang disediakan. Padahal, kedua pasar tersebut merupakan penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Polewali.
Persoalan retribusi tempat wisata juga menjadi perhatian. Andi Saggap mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur agar kecamatan bisa memungut retribusi dari objek wisata seperti Batetangga. Akibatnya, potensi PAD dari sektor ini belum tersentuh.
Senada dengan itu, Camat Polewali, Masrullah, menambahkan bahwa pemerintah daerah kerap kalah cepat dibandingkan pihak swasta dalam mengelola tempat wisata. “Kadang kita baru mau datang, mereka sudah di dalam. Bahkan, ada pengelola yang bilang kalau kita tidak memberikan yang mereka butuhkan ketika baru akan mengelola, kalau sudah ramai baru kita datang,” tukasnya.
Camat Wonomulyo, Samiaji, memaparkan persoalan penanganan sampah yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya di Pasar Wonomulyo. Ia menyebut wilayahnya hanya memiliki tiga armada pengangkut sampah, jauh tertinggal dibandingkan Kecamatan Polewali yang memiliki 15 armada. “Ketika tempat pembuangan dibersihkan, sampahnya sampai meluber ke luar,” pungkas Samiaji.
Ketua Komisi I DPRD, Rahmadi, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk me-refresh kondisi di kecamatan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Ia berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk program inovasi camat yang dinilai besar manfaatnya bagi masyarakat. Rapat yang dibagi dalam beberapa sesi ini diharapkan mampu menemukan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.