SULAWESI BARAT — Kementerian Komunikasi dan Digital menerima penghargaan Detikcom Awards 2026 sebagai Lembaga Pelopor Regulasi Perlindungan Digital Ramah Anak di Hotel The Westin Jakarta, Kamis (19/11). Penghargaan diberikan atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. Regulasi tersebut menonaktifkan 4,7 juta akun anak di bawah umur per pertengahan 2026.
Penghargaan diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, dalam gelaran yang mengusung tema "Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan". Detikcom Awards 2026 menilai Komdigi layak diapresiasi karena merumuskan dan menjalankan kebijakan mitigasi risiko siber terhadap anak.
Dasar penilaiannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola platform digital yang diakses anak-anak Indonesia.
Pendekatan Berbasis Risiko, Bukan Larangan Menyeluruh
Komdigi memilih pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam menerapkan aturan tersebut. Model ini berbeda dari regulasi pembatasan digital untuk anak yang diterapkan sejumlah negara lain, yang umumnya melarang akses secara menyeluruh.
Lewat pendekatan itu, anak di bawah 16 tahun dicegah mengakses platform yang tergolong berisiko tinggi. Kebijakan disusun dengan melibatkan para ahli tumbuh kembang anak, dengan tujuan mendorong ekosistem digital yang lebih ramah anak tanpa memutus akses terhadap layanan yang dinilai aman.
Empat Platform Global Nyatakan Kepatuhan
Platform raksasa global menyatakan kepatuhan awal terhadap kebijakan ini. Ekosistem Meta, TikTok, X, dan YouTube tercatat berkomitmen melindungi anak-anak Indonesia di ranah digital.
Kepatuhan itu berdampak terukur. Per pertengahan 2026, sebanyak 4,7 juta akun milik anak di bawah umur berhasil dinonaktifkan oleh TikTok, YouTube, dan platform lainnya.
Literasi Digital lewat Buku Saku PP TUNAS
Komdigi tidak hanya mengandalkan penindakan di sisi platform. Kementerian juga menjalankan pendekatan literasi digital yang kolaboratif, salah satunya meluncurkan panduan literasi berbentuk buku saku PP TUNAS.
Panduan tersebut ditujukan untuk memperkuat peran orang tua dan komunitas sebagai lapis pertahanan pertama dalam mendampingi anak bermedia digital. Inisiatif ini melengkapi kerja penonaktifan akun yang dilakukan platform.
Mengapa Regulasi Ini Penting bagi Pengguna Indonesia
Bagi orang tua dan pelaku bisnis digital, PP TUNAS menandakan era baru kepatuhan platform. Layanan yang menyasar pengguna anak kini dituntut punya mekanisme verifikasi usia dan mitigasi risiko yang jelas, bukan sekadar disclaimer di halaman pendaftaran.
Bagi investor startup, arah kebijakan ini membuka ruang bagi layanan pendukung, mulai dari verifikasi usia, moderasi konten, hingga tools parental control yang sesuai regulasi lokal. Kepatuhan terhadap PP TUNAS berpotensi menjadi syarat operasional, bukan pilihan.
Rangkaian inisiatif tersebut memperlihatkan peran strategis Komdigi dalam menghadirkan ekosistem digital ramah anak di Indonesia. Ke depan, pengawasan implementasi di tingkat platform akan menentukan seberapa jauh kebijakan ini bertahan di tengah tekanan industri global.