MAMUJU — Tim 3 Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Kekeringan BPBD Sulawesi Barat menjalankan pemantauan perkembangan sebaran titik panas (hotspot) dan potensi kabut asap dari Ruang Command Center Pusdalops BPBD Sulbar, Kamis 15 Oktober 2026. Pemantauan bersandar pada tautan pembaruan pelaporan dan situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Langkah itu bagian dari penguatan kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap potensi karhutla serta dampak kabut asap di wilayah Sulawesi Barat.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Arahan Gubernur Sulbar
Pemantauan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Keduanya mendorong koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fattah menegaskan pemantauan informasi secara berkala menjadi bagian penting dalam mendukung tugas Tim Siaga Darurat. Kondisi cuaca dan iklim yang berpotensi memengaruhi kejadian karhutla dan kekeringan jadi pertimbangan utama.
Bagaimana Data BMKG Dipakai Petugas Lapangan
Pemanfaatan sistem pelaporan dan informasi BMKG membantu petugas memperoleh gambaran perkembangan kondisi wilayah. Data itu juga dipakai mengidentifikasi indikasi titik panas dan menjadi bahan awal menentukan kebutuhan verifikasi di lapangan.
"Pemantauan harus dilakukan secara berkala dan terkoordinasi. Informasi titik panas yang terpantau perlu ditelaah lebih lanjut dan, apabila diperlukan, diverifikasi bersama instansi terkait agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti. Kita ingin memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal untuk melindungi masyarakat dan lingkungan," ujar Yasir Fattah.
Imbauan Warga: Jangan Bakar Lahan, Pakai Masker Saat Udara Memburuk
Selain titik panas, perhatian diarahkan pada potensi dampak kabut asap. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan.
Warga yang beraktivitas di luar ruangan diminta memakai masker apabila kualitas udara memburuk. Informasi resmi dari BMKG dan BPBD juga perlu diikuti agar langkah antisipasi tidak keliru.
Pemantauan melalui Pusdalops akan berlanjut selama periode siaga darurat karhutla dan kekeringan di Sulawesi Barat.
