MAJENE — Saripudin menegaskan kegiatan pembinaan guru SD di wilayah pegunungan Kecamatan Malunda bukan agenda mendadak. Pembinaan dan evaluasi tenaga pendidik disebut rutin digelar setiap akhir tahun sebagai bagian dari tugas pokok kepala UPTD di tingkat kecamatan.
Untuk tahun ini, pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan kondisi musim hujan, akses transportasi menuju sekolah di wilayah pegunungan, serta kondisi kesehatan Saripudin yang tidak memungkinkan melakukan perjalanan ke lokasi.
Atas pertimbangan tersebut, pihak UPTD mengaku telah bermusyawarah dengan enam kepala sekolah SD yang bersangkutan. Hasilnya, pembinaan kapasitas dan profesionalisme guru disepakati dilaksanakan di aula UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda.
"Karena kondisi jalan dan cuaca hujan, ditambah kondisi kesehatan saya yang tidak dapat melakukan perjalanan ke gunung, maka kegiatan pembinaan kapasitas dan profesionalisme guru dilaksanakan di aula UPTD Dikpora Malunda," jelas Saripudin.
Saripudin membantah pembayaran Rp40.000 per guru merupakan iuran wajib. Kegiatan berlangsung pukul 08.00 hingga 12.30 WITA sehingga peserta membutuhkan konsumsi berupa makanan ringan dan makan siang.
Menurutnya, biaya konsumsi ditanggung masing-masing peserta dengan besaran Rp40.000 per orang dan dibayar secara sukarela. Tidak ada unsur paksaan dalam pembayaran tersebut.
"Perlu saya tegasnya bahwa ini bukan iuran, tetapi biaya konsumsi yang dikumpulkan di UPTD untuk peruntukannya snack dan makan siang guru sebagai peserta, yang dibayar secara sukarela," ujarnya.
Persoalan lebih besar terungkap dari penjelasan Saripudin. Sejak 2023 hingga kini, UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional dari pemerintah kabupaten.
Kondisi itu memaksa UPTD mencari cara agar pelayanan administrasi dan kegiatan kelembagaan tetap berjalan. Salah satu sumber bantuan berasal dari sumbangan sukarela para guru atau pihak sekolah sebesar Rp5.000 per orang setiap bulan.
Saripudin menegaskan dana tersebut bukan pungutan wajib. Menurut pengakuannya, terdapat guru yang tidak membayar pada bulan tertentu.
Dana sukarela itu digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari membeli listrik kantor, konsumsi rapat, hingga biaya transportasi mengantar laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
"Sejak 2023 kami tidak punya anggaran, nol rupiah dari daerah. Jadi kami beroperasi mengambil dari dana mana? Kebanyakan kami juga sukarela untuk melakukan pengeluaran," ungkap Saripudin.
Soal siswa yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari pelaksanaan kegiatan, Saripudin tidak membantah. Namun ia berpandangan pembinaan guru juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan, wawasan, dan profesionalisme guru, khususnya dalam pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran.
"Kami terpaksa meliburkan siswa karena kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas guru, yang tidak kalah pentingnya. Tidak mungkin kami memanggil para guru di luar jam sekolah atau pada hari libur. Karena itu, kami memanfaatkan jam sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut," jelasnya.
Saripudin berharap para guru dapat menerapkan metode pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.
Penjelasan Kepala UPTD Malunda membuka sisi lain dari persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Kegiatan pembinaan disebut telah melalui musyawarah dengan enam kepala sekolah dan mempertimbangkan kondisi geografis serta cuaca. Pembayaran Rp40.000 ditegaskan sebagai konsumsi sukarela, bukan pungutan.
Yang belum terjawab: kapan UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda akan kembali menerima alokasi anggaran operasional dari pemerintah Kabupaten Majene. Selama tiga tahun terakhir, layanan administrasi dan kelembagaan ditopang sumbangan sukarela para guru.