MAMUJU TENGAH — Pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan akses Bendungan Budong-Budong telah mencapai tahap penilaian objek. KJPP Totok Wasito dan Rekan memaparkan hasil kerja penilaian itu dalam forum ekspose yang melibatkan sejumlah instansi terkait.
Ekspose tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan bahan penilaian yang sebelumnya dilakukan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada pihak KJPP. Bahan itu memuat data objek pengadaan tanah yang telah melalui proses inventarisasi dan identifikasi.
Data mencakup informasi mengenai bidang tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sesuai hasil pendataan. Dari bahan itu, penilai menjalankan proses penilaian dengan pendekatan dan metode yang sesuai standar profesi.
Hingga awal November 2026, objek pengadaan tanah yang dinilai berada di Desa Tabolang dan Desa Salulekbo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kedua desa menjadi lokasi bidang-bidang tanah yang masuk cakupan kegiatan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan akses bendungan.
Setiap bidang memiliki karakteristik berbeda, mulai dari luas, lokasi, penggunaan, kondisi fisik, hingga keberadaan bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Perbedaan itu menuntut penanganan cermat agar hasil penilaian mencerminkan kondisi objek sesuai ketentuan.
Karena itu, keterlibatan KJPP sebagai pihak independen menjadi unsur penting untuk menjaga objektivitas. Penilaian yang profesional diharapkan memberi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan bagi tahapan pengadaan tanah berikutnya.
Dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hasil penilaian menjadi dasar penentuan besarnya ganti kerugian. Nilai itu akan disampaikan dalam tahapan musyawarah bersama pihak yang berhak.
Kerangka hukumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Aturan turunan mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut menempatkan penilai pertanahan sebagai pihak yang memiliki kewenangan profesional menentukan nilai ganti kerugian. Penilaian dapat mencakup tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai.
Aspek kerugian lain menjadi penting karena pengadaan tanah tidak selalu hanya berkaitan dengan nilai fisik sebidang lahan. Pelepasan hak juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian menyeluruh.
Ekspose hasil penilaian pada 11 November 2026 memperlihatkan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan akses Bendungan Budong-Budong. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah beserta anggota menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai kewenangan yang diberikan.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah. Balai Wilayah Sungai Sulawesi V, sebagai instansi yang memerlukan tanah, memiliki kepentingan langsung terhadap ketersediaan lahan.
Di sisi lain, KJPP Totok Wasito dan Rekan menjalankan fungsi penilaian secara independen berdasarkan standar profesi yang berlaku. Pembagian tugas dan tanggung jawab itu dirancang menjaga akuntabilitas dan kepastian prosedur di setiap tahapan.
Rangkaian proses pengadaan tanah jalan akses bendungan masih berlanjut ke tahap musyawarah ganti kerugian. Nilai yang disepakati dalam musyawarah akan menjadi acuan pembayaran kepada pihak yang berhak atas tanah di kedua desa tersebut.