MAMUJU — Suhardi Duka menerima jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk membahas persoalan antrean bahan bakar minyak yang meningkat di sejumlah SPBU. Dalam pertemuan itu, gubernur tidak hanya meminta penanganan jangka pendek, tetapi mendorong solusi struktural berupa penguatan infrastruktur energi di daerah.
Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, menyebut persoalan antrean tidak semata-mata disebabkan ketersediaan pasokan. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha yang ikut menekan permintaan di SPBU.
Menurut penjelasan Pertamina dalam pertemuan tersebut, pasokan BBM tidak mengalami pengurangan. Penyaluran BBM bersubsidi justru meningkat. Namun pada saat yang sama, sebagian pengguna BBM industri beralih ke BBM bersubsidi.
"Pertamina menjelaskan bahwa pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar," jelas Hajrul di Mamuju.
Dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah turut memengaruhi sektor energi, termasuk perilaku konsumsi BBM di dalam negeri. Hajrul menilai kondisi itu perlu dibaca sebagai tantangan tata kelola energi dan ketahanan distribusi BBM di daerah, bukan sekadar persoalan antrean kendaraan.
Data yang disampaikan dalam pertemuan mencatat 42 SPBU beroperasi di Sulawesi Barat, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif. Jumlah itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kebutuhan infrastruktur distribusi energi yang lebih memadai.
Dari situ, Suhardi Duka meminta Pertamina mengkaji secara serius kemungkinan pembangunan terminal BBM atau depo penyimpanan dan distribusi di Sulawesi Barat.
"Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang, sementara jaringan distribusi harus semakin kuat dan efisien," ungkap Hajrul.
Hajrul menegaskan pembangunan terminal BBM tidak boleh dilihat hanya dari aspek investasi. Kepentingan pelayanan publik, kelancaran aktivitas ekonomi, dan ketahanan energi daerah harus jadi pertimbangan utama.
"BBM memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika distribusinya terganggu, dampaknya dirasakan oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, hingga masyarakat yang membutuhkan mobilitas sehari-hari. Karena itu, Gubernur menginginkan solusi yang berkelanjutan," jelasnya.
Usulan itu masih memerlukan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum dibawa ke tingkat korporasi. Gubernur berharap kajian selesai dalam waktu terukur agar Pemprov Sulawesi Barat memperoleh kepastian langkah strategis yang bisa ditempuh.
"Harapan Pak Gubernur sangat jelas, jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Sulawesi Barat membutuhkan sistem distribusi energi yang semakin andal, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat," tutup Hajrul Malik.