MAMUJU — Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Barat membahas penyusunan rencana kerja lembaga, Senin (5/10/2026). Forum itu melibatkan pimpinan dewan, anggota Bamus, Sekretaris DPRD Arianto, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat DPRD.
Selain Arianto, hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung, Kabag Umum dan Keuangan Radi Murti, serta Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Yulhabianto. OPD terkait turut diundang untuk menyelaraskan agenda dewan dengan program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menempatkan Bamus sebagai pintu masuk penyusunan seluruh agenda dewan. Menurut dia, rencana kerja yang matang menentukan kualitas pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD.
"Rencana kerja harus disusun secara matang agar pelaksanaan fungsi DPRD, baik legislasi, anggaran maupun pengawasan, dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat," ujar Amalia.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pembahasan di Bamus bukan sekadar administrasi kelembagaan. Hasilnya menjadi acuan jadwal sidang, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga penjadwalan pengawasan terhadap eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi menyoroti pentingnya koordinasi antarunsur kelembagaan. Ia menyebut sinergi antara pimpinan, alat kelengkapan dewan, Sekretariat DPRD, dan perangkat daerah menentukan kelancaran setiap agenda.
"Kita ingin setiap agenda DPRD memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi dan sinergi harus terus diperkuat agar pelaksanaan rencana kerja berjalan efektif," kata Suraidah.
Koordinasi tersebut menyangkut kesiapan jadwal rapat, dokumen pendukung, hingga fasilitasi anggaran yang dikelola sekretariat. Tanpa penyelarasan itu, agenda dewan berisiko tertunda atau tumpang tindih dengan jadwal eksekutif.
Rapat Bamus diharapkan menghasilkan rencana kerja yang lebih terarah. Dokumen itu nantinya menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD selama periode berjalan.
Penyusunan rencana kerja juga dikaitkan dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Arahnya agar program legislasi dan pengawasan dewan sejalan dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi.
Sejumlah kepala bagian yang hadir mewakili fungsi teknis sekretariat, mulai dari persidangan dan perundang-undangan, keuangan, hingga fasilitasi penganggaran. Kehadiran mereka memastikan setiap butir rencana kerja punya dukungan administrasi dan anggaran yang jelas.