SULAWESI BARAT — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan kedaulatan digital Indonesia tidak cukup dibangun hanya dengan memastikan masyarakat terhubung ke internet. Dalam peringatan Hari Bakti Postel ke-81 di Kantor Pos Bandung, ia menyebut tiga fondasi transformasi digital yang harus berjalan bersamaan: konektivitas merata, ruang tumbuh ekonomi, dan perlindungan ekosistem digital.
Angga Raka Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memimpin peringatan Hari Bakti Postel ke-81 yang digelar di Kantor Pos Bandung, Minggu (27/9/2026). Menurutnya, tantangan pembangunan sektor telekomunikasi telah bergeser jauh dibandingkan perjuangan para pendahulu 81 tahun lalu.
Ia menekankan pertanyaan utama yang harus terus diajukan bukan lagi soal seberapa jauh Indonesia telah terhubung, melainkan apa yang berubah setelah masyarakat terhubung. Konektivitas, kata Angga, tidak boleh berhenti pada tersedianya akses internet semata.
Wamenkomdigi memaparkan transformasi digital Indonesia perlu dibangun secara utuh dengan setidaknya tiga fondasi yang berjalan bersamaan. Fondasi pertama adalah memastikan masyarakat semakin terhubung melalui konektivitas yang merata dan berkualitas.
Fondasi kedua, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh melalui peluang ekonomi dan inovasi. Fondasi ketiga, memastikan masyarakat tetap terlindungi dalam ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Ketiga aspek tersebut disebut menjadi bagian penting dalam membangun kedaulatan digital Indonesia di tengah semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi. Pemerintah mendorong konektivitas menghasilkan manfaat nyata, mulai dari pendidikan, ekonomi, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan.
Angga menyebut sejumlah persoalan konkret yang ingin dijawab melalui pembangunan infrastruktur digital. Anak-anak memperoleh akses belajar yang lebih baik, UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas, dan masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik.
Teknologi juga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. "Dari sekadar menghubungkan menjadi memberdayakan," ucapnya.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan Komdigi yang tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Pemerintah ingin memastikan setiap investasi jaringan telekomunikasi berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup warga.
Angga menegaskan pembangunan kedaulatan digital tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Ekosistem industri dan insan sektor pos dan telekomunikasi memiliki peran penting dalam mewujudkannya.
"Pemerintah menyiapkan arah dan ekosistemnya. Industri menghadirkan investasi dan inovasi. Sementara seluruh insan postal memastikan teknologi benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat," tuturnya.
Ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat di antara seluruh ekosistem postel. Peran masing-masing pihak memang berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yakni menjadikan kemajuan teknologi sebagai kekuatan bagi Indonesia.
Momentum Hari Bakti Postel ke-81 menjadi pengingat bahwa teknologi dan tantangan sektor komunikasi terus berubah. Sebanyak 81 tahun lalu, perjuangan para pemuda berkaitan dengan pengambilalihan sarana pos, telegraf, dan telepon di Bandung dari pemerintah Jepang.
"Kini tantangannya bergeser pada bagaimana Indonesia mampu membangun, menguasai, dan memanfaatkan kemajuan digital untuk kepentingan bangsa," pungkas Angga.
Pergeseran tantangan tersebut menempatkan agenda kedaulatan digital sebagai pekerjaan jangka panjang. Bukan hanya soal memperluas jangkauan jaringan, tetapi juga memastikan teknologi yang beroperasi di Indonesia dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.