MAMUJU — Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, Konsulat Jenderal Australia Sanchi Davis, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa isu yang masuk dalam PASTIPADU memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
Program PASTIPADU menyatukan empat persoalan yang selama ini kerap ditangani secara terpisah: stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan usia anak. Menurut dr. Nursyamsi, keterkaitan antar-isu itulah yang membuat pendekatan terpadu menjadi keharusan.
"Penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah dan perkawinan usia anak tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten, masyarakat, serta dukungan mitra pembangunan agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh akar persoalan," ujar dr. Nursyamsi.
Ia menambahkan, penanganan membutuhkan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, bukan program yang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah.
Sektor kesehatan disebut memiliki posisi penting dalam mendukung PASTIPADU. Peran itu dijalankan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi keluarga, dan perbaikan gizi.
Penguatan peran Posyandu dan kader di tingkat masyarakat juga menjadi bagian dari intervensi yang didorong DKPPKB Sulbar. Kader Posyandu berada di garis depan pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat desa dan kelurahan.
Rakor bersama Konsulat Jenderal Australia menjadi bagian dari upaya menyelaraskan dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaan PASTIPADU di Sulawesi Barat. Pertemuan itu memperkuat kemitraan bilateral Australia–Indonesia, khususnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong agar berbagai program pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan pembangunan daerah pun menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar sebagai prioritas.
Melalui penguatan koordinasi dan kemitraan tersebut, DKPPKB Sulbar berkomitmen mendukung pelaksanaan PASTIPADU melalui pembangunan kesehatan yang lebih terintegrasi. Fokusnya adalah pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari pembangunan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Dukungan mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten menjadi kunci agar intervensi di lapangan benar-benar menyentuh akar persoalan.