SULAWESI BARAT — Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan bahwa 92% pekerja di Indonesia sudah mengenal teknologi AI. Namun, hanya 15% dari mereka yang benar-benar menggunakannya untuk menunjang produktivitas kerja.
"Sebanyak 92% pekerja kita sudah familiar menggunakan AI. Masalahnya, hanya 15% yang menggunakannya secara produktif. Sebagian besar masih menggunakan AI untuk browsing," ujar Edwin dalam keynote di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Bali, Kamis (27/8/2026).
Angka tersebut memperlihatkan adopsi AI di Indonesia masih berhenti di tahap pencarian informasi. Padahal, teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun laporan, coding, analisis data, hingga otomasi tugas repetitif.
Fenomena ini relevan bagi pekerja di sektor kreatif dan industri game, di mana AI generatif bisa dipakai untuk konsep art, pembuatan aset, atau scripting dasar. Namun, kebutuhan peningkatan kompetensi menjadi PR besar agar teknologi ini tidak sekadar menjadi mesin pencari canggih.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan lebih dari 9 juta orang dengan kompetensi digital. Edwin menegaskan bahwa skala kebutuhan ini terlalu besar untuk digarap pemerintah sendirian.
"Kita berinvestasi besar dalam pendidikan. Kita membutuhkan lebih dari 9 juta orang. Karena itu, kita berkolaborasi tidak hanya di dalam pemerintah, tetapi juga dengan perusahaan teknologi dan masyarakat sipil," kata Edwin.
Fokus strategi ini tidak hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga literasi agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan teknologi seperti AI dan large language model (LLM) yang kini merambah berbagai sektor.
Pemerintah menempatkan AI sebagai salah satu teknologi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029. Menurut Edwin, kunci untuk mencapai target tersebut di era cloud dan AI adalah membangun institusi yang inklusif.
"Inklusivitas adalah prinsip nomor satu. Salah satu resep untuk mencapai pertumbuhan 8% di era cloud dan AI adalah membangun institusi inklusif yang memungkinkan pemanfaatan teknologi," jelas Edwin.
Investasi pada sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia, beriringan dengan pembangunan institusi inklusif, regulasi yang mendukung, kolaborasi, serta transparansi dan akuntabilitas.
Pekerjaan rumah pemerintah ke depan bukan lagi sekadar membuat masyarakat mengenal AI. Tantangan terbesarnya adalah meningkatkan keterampilan agar teknologi tersebut benar-benar dipakai untuk bekerja, berinovasi, dan menciptakan nilai ekonomi baru.