SULAWESI BARAT — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui penambahan anggaran signifikan pada 2027. Dalam Rincian Anggaran dan Usulan Terbaru Pagu Indikatif 2027, pemerintah menetapkan pagu awal sebesar Rp253,3 miliar, yang kemudian ditambah usulan Rp516,4 miliar oleh lembaga tersebut.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut dukungan ini sebagai momentum penguatan lembaga dalam mencegah dan memberantas berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Ia menegaskan tambahan dana tersebut akan difokuskan pada pengembangan fungsi intelijen keuangan, bukan sekadar penambahan operasional rutin.
Penambahan anggaran ini menyasar penguatan kapasitas PPATK dalam melacak aliran dana mencurigakan yang selama ini menjadi celah utama praktik TPPU dan TPPT. Dengan dana lebih besar, lembaga ini diharapkan mampu memperluas jangkauan analisis transaksi keuangan yang melibatkan lintas yurisdiksi.
“Dukungan ini memperkuat kapasitas PPATK untuk menjalankan fungsi intelijen keuangan serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Ivan dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Jika pagu indikatif awal Rp253,3 miliar menjadi acuan, total kebutuhan Rp769,8 miliar berarti terjadi lonjakan lebih dari 200 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu yang terbesar di lingkup kementerian/lembaga pada periode perencanaan 2027.
Langkah ini juga beririsan dengan prioritas pemerintah memberantas kebocoran keuangan negara. Penguatan PPATK dinilai strategis karena lembaga ini berada di garda depan deteksi dini aliran dana ilegal, termasuk yang berpotensi membiayai aksi terorisme.
Dengan tambahan anggaran, PPATK dapat mempercepat modernisasi sistem pelaporan transaksi keuangan dan memperbanyak analis intelijen. Dampaknya bagi masyarakat luas adalah meningkatnya efektivitas pengembalian aset negara dari hasil kejahatan, serta pencegahan lebih dini atas praktik penipuan investasi dan pendanaan ilegal.
Belum ada keterangan resmi mengenai rincian alokasi teknis tambahan anggaran tersebut, termasuk apakah akan digunakan untuk rekrutmen sumber daya manusia atau pengadaan teknologi. Keputusan final tetap menunggu pembahasan lanjutan dengan DPR dalam penetapan APBN 2027.