Sebanyak 30,25 persen desa di Sulawesi Barat (Sulbar) masih masuk kategori blank spot atau lemah sinyal, sementara 38,67 persen fasilitas layanan publik belum terhubung internet. Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menyebut persoalan ini merupakan isu keadilan pembangunan yang menghambat pemerataan pelayanan publik hingga ke pelosok.
PASANGKAYU — Ribuan warga di Sulawesi Barat masih kesulitan mengakses internet. Data yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengungkapkan, hampir sepertiga desa di provinsi itu masih menjadi titik buta sinyal.
"Data ini membuktikan persoalan konektivitas erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok daerah," kata Suraidah pada pelaksanaan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Pasangkayu, Minggu.
Suraidah menegaskan, di era digital saat ini akses jaringan tidak bisa lagi dipandang sekadar persoalan ketersediaan sinyal. Internet telah menjadi infrastruktur dasar yang menghubungkan masyarakat dengan layanan pendidikan, pertanian, UMKM, hingga pemerintahan.
"Oleh karena itu, persoalan jaringan tidak boleh lagi dipandang sebatas masalah ketersediaan sinyal, melainkan isu keadilan pembangunan," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur jaringan di daerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI) Komdigi.
"Ini terus kita dorong bagaimana persoalan blank spot di daerah dapat kita atasi secara bertahap," jelas Suraidah.
Derasnya arus informasi juga membawa tantangan baru, terutama maraknya hoaks. Suraidah mendorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk naik kelas menjadi penggerak literasi digital yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah, masyarakat, desa, hingga dunia usaha.
"Tugas bersama saat ini bukan hanya memastikan warga mendapatkan sinyal, tetapi menjamin masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Konektivitas digital diharapkan betul-betul terhubung dengan pelayanan publik, akses pasar, pengetahuan dan peluang kesejahteraan," kata Suraidah.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Kabupaten Pasangkayu Zulfikar mengapresiasi terselenggaranya program Senter KIM di wilayahnya. Program ini dinilai penting untuk membekali masyarakat di tingkat akar rumput agar mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi.
"Melalui program ini, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan mampu mengambil peran penting sebagai motor penggerak literasi digital di tengah warga," ujarnya.
Zulfikar menekankan pentingnya pembekalan teknis bagi para anggota komunitas, khususnya dalam pembuatan konten kreatif. Hal ini agar penyampaian informasi program pemerintah dapat terkemas lebih menarik dan tepat sasaran.