SULAWESI BARAT — Kritik tajam itu dilontarkan Bahlil di hadapan para pelaku industri panas bumi. Menurutnya, banyak negara yang getol menyuarakan penghentian penggunaan energi fosil di forum internasional, namun di saat bersamaan tak segan memborong batu bara dari dalam negeri. "Contoh, beberapa negara yang melakukan inisiasi untuk segera beralih dari fosil ke energi baru terbarukan, sekarang ini mereka memesan batu bara yang cukup besar di Indonesia," ujarnya.
Bahlil menyindir perilaku tersebut sebagai standar ganda yang kontradiktif. "Jadi kita kadang-kadang, inkonsistensi kesepakatan global yang orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain," sindirnya di hadapan peserta konvensi.
Bahlil turut menyoroti posisi Amerika Serikat yang merupakan salah satu inisiator Perjanjian Paris (Paris Agreement). Negeri Paman Sam tersebut kini justru telah resmi keluar dari kesepakatan iklim global itu. Langkah AS ini mempertegas adanya perbedaan antara retorika dan tindakan nyata di panggung politik lingkungan hidup dunia.
Meski negara-negara maju menunjukkan sikap ambigu, Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan goyah. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat Perjanjian Paris dengan serius. "Indonesia akan tetap konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi kesepakatan terkait dengan Paris Agreement. Kita akan mendorong net zero emission kita pada 2050 sampai dengan 2060," tegasnya.
Langkah pemerintah menggenjot energi baru terbarukan (EBT) tak sekadar mengejar target internasional. Bahlil menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewariskan lingkungan yang lebih layak huni bagi generasi penerus. Transisi dari energi fosil ke energi bersih dimaknai sebagai upaya jangka panjang menjaga keberlanjutan bumi.
"Di bawah kepimpinan Presiden Prabowo, itu sudah memutuskan bahwa perubahan atau mengonversi dari energi fosil kepada energi bersih, bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik," jelas Bahlil.
Pernyataan ini menjadi penegas posisi Indonesia di tengah dinamika politik energi global yang kerap timpang. Di satu sisi, negara berkembang didorong mempercepat dekarbonisasi. Namun di sisi lain, permintaan batu bara dari negara maju yang sama justru terus mengalir deras ke pasar Indonesia, menciptakan dilema ekonomi dan lingkungan yang kompleks.
Komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2050-2060 tetap berjalan di tengah situasi ini. Pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi yang menjadi tema utama konvensi tersebut, sebagai tulang punggung transisi energi nasional.